Jakarta – Pemulihan kawasan Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, difokuskan pada penyediaan hunian yang aman serta akses yang menghubungkan warga dengan sekolah, layanan kesehatan, dan lahan pertanian. Penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), pembangunan jembatan, hingga penanganan sungai menjadi prioritas agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sejumlah layanan telah kembali berfungsi setelah terdampak bencana hidrometeorologi. Warga kini menempati hunian sementara (huntara) di lokasi yang lebih tinggi, kegiatan belajar tetap berlangsung, dan Puskesmas Lokop darurat telah beroperasi sejak awal 2026. Keberlanjutan layanan tersebut kini perlu diperkuat melalui pembangunan fasilitas permanen dan akses yang memadai.
Kebutuhan akses menjadi perhatian karena warga dari lokasi huntara masih harus menyeberangi sungai, termasuk anak-anak yang menuju sekolah. Karena itu, pembangunan huntap di kawasan relokasi perlu disiapkan bersamaan dengan jalan dan jembatan masuk agar hunian yang tersedia nantinya dapat mendukung kebutuhan keluarga secara utuh.
Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, penyelesaian pembayaran lahan masih diproses di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penetapan harga dilakukan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sementara kesiapan lokasi perlu dilengkapi rekomendasi Badan Geologi serta kepastian berada di luar zona merah dan kawasan hutan lindung.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendukung penyelarasan penanganan agar pembangunan hunian, akses, dan layanan dasar dapat berjalan terpadu.
“Huntap Ujung Karang dan Umah Sunti dikerjakan bersama jembatan dan jalan masuk,” tulis Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, dikutip Jumat (25/9/2026).
Hal itu ia katakan dalam laporan hasil monev, sebagai bagian dari kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dalam pemutakhiran Rencana Induk tahun anggaran 2027. Penanganannya direkomendasikan melibatkan Pemkab Aceh Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Penguatan akses juga mencakup koridor menuju Lokop yang membutuhkan penanganan sedikitnya enam titik longsor dan empat jembatan Bailey. Perbaikan jalur tersebut diperlukan untuk memudahkan mobilitas warga sekaligus mendukung pengiriman kebutuhan masyarakat dan material pembangunan.
Bersamaan dengan pemulihan konektivitas, penanganan sungai menjadi bagian penting untuk melindungi permukiman dan mengembalikan fungsi sawah. Alur sungai yang bergeser ke kawasan kampung serta lahan pertanian memerlukan normalisasi, pembersihan material kayu, dan pembangunan tanggul atau bangunan penahan.
Penyelesaian pekerjaan tersebut diharapkan mendukung upaya petani kembali mengolah lahan dengan risiko kerusakan berulang yang lebih terkendali.
Pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan turut disiapkan untuk menunjang kehidupan di kawasan tersebut. Rehabilitasi SDN 1 Lokop memerlukan koordinasi penyelesaian status sekitar 500 meter persegi lahan milik TNI/Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Sementara itu, pembangunan Puskesmas Lokop permanen direncanakan pada 2027 untuk melanjutkan pelayanan yang saat ini telah berjalan di fasilitas darurat.
Dari sisi pendanaan, Aceh Timur telah merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,76 miliar atau 21,92 persen dari pagu Rp53,64 miliar berdasarkan rakor 21 September 2026.
Percepatan pelaksanaan kegiatan didorong melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah, penyatuan kanal pelaporan, serta penetapan target bagi perangkat daerah yang belum mencatat realisasi.
