MEUREUDU — Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi membantah tudingan Wakil Bupati Hasan Basri yang menyebut dirinya tidak dilibatkan dalam sejumlah urusan pemerintahan.
Bupati menegaskan, agenda pemerintahan tetap dikomunikasikan dan didelegasikan kepada Wakil Bupati melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Pidie Jaya.
Penjelasan itu disampaikan Sibral melalui Kabag Prokopim Setdakab Pidie Jaya, M. Riza Andika, S.Sos., M.Si., untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik.
Menurut Riza, terdapat sejumlah agenda pemerintahan yang telah dikomunikasikan maupun didelegasikan kepada Hasan Basri. Namun, pada beberapa kesempatan, Wakil Bupati disebut berhalangan hadir.
“Kalau dikatakan Wakil Bupati tidak pernah dilibatkan, saya kira pernyataan itu perlu diluruskan. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh,” kata Riza, menyampaikan penjelasan Bupati.
Ia menegaskan, ketidakhadiran Wakil Bupati dalam sebuah kegiatan tidak otomatis berarti yang bersangkutan tidak diundang atau tidak dilibatkan.
“Jadi, jangan kemudian ketika tidak hadir, seolah-olah tidak pernah dilibatkan. Itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.
Bupati, lanjut Riza, tidak bermaksud menjalankan pemerintahan seorang diri. Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah yang membutuhkan komunikasi dan kebersamaan kedua belah pihak.
Karena itu, Sibral meminta jika terdapat persoalan komunikasi agar dibicarakan secara langsung, bukan berkembang menjadi polemik melalui pemberitaan.
“Kalau ada persoalan komunikasi, mari bicara secara langsung. Jangan membangun persepsi melalui pemberitaan seolah-olah ada upaya sengaja untuk mengabaikan atau tidak melibatkan,” tegasnya.
Sibral juga menyatakan tetap membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang muncul. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi tanpa harus melebar menjadi polemik di ruang publik.
“Yang jelas, saya sudah membuka pintu. Kalau pintu itu sudah dibuka tetapi tidak dimasuki karena suatu alasan, jangan kemudian dikatakan pintunya tidak pernah dibuka,” kata Sibral sebagaimana disampaikan Riza.
Riza menambahkan, Bupati tidak alergi terhadap kritik. Pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk mengkritisi kinerja pemerintahan.
Namun, kritik diminta disampaikan berdasarkan fakta dan tidak menjadikan ketidakhadiran dalam suatu kegiatan sebagai bukti bahwa Wakil Bupati tidak pernah dilibatkan.
“Bupati tidak alergi terhadap kritik. Tapi kritik harus berdasarkan fakta,” ujar Riza.
Pemkab Pidie Jaya, kata Riza, kini ingin mengarahkan energi pemerintahan pada kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat, bukan memperpanjang polemik internal.
“Kalau ada yang perlu dikoreksi, mari kita koreksi bersama. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki bersama,” ajak Bupati.[Mul]
