SIGLI — DPRK Pidie mengesahkan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK (APBK-P) Pidie Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Aula DPRK Pidie, Senin 28 September 2026.
Pengesahan ini mencatat perubahan signifikan pada struktur fiskal daerah. Belanja daerah justru naik sekitar Rp72 miliar, sementara pendapatan turun sekitar Rp134 miliar dibandingkan APBK murni.
Setelah perubahan, total belanja daerah mencapai Rp2,2 triliun lebih, naik dari sekitar Rp2,1 triliun. Sebaliknya, pendapatan daerah menyusut dari sekitar Rp2,1 triliun menjadi Rp1,9 triliun lebih.
Kondisi tersebut membuat APBK-P Pidie 2026 mengalami defisit sekitar Rp218 miliar.
Defisit itu ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan melonjak dari sekitar Rp11 miliar menjadi Rp220 miliar lebih setelah perubahan.
Pada sisi lain, Pemkab Pidie juga menganggarkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp2 miliar lebih, yang sebelumnya tidak tercantum dalam APBK murni.
Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp218 miliar lebih, yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja.
Pengesahan APBK-P ini sekaligus menjadi dasar bagi Pemkab Pidie menjalankan program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran dengan struktur anggaran yang telah disesuaikan.
Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, menegaskan pembahasan Raqan Perubahan APBK 2026 telah melewati tahapan dan mekanisme yang disepakati bersama antara Pemkab dan DPRK Pidie.
Menurutnya, berbagai pandangan, koreksi dan masukan selama pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan serta penganggaran daerah.
Alzaizi menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan APBK agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengesahan ini bukan akhir dari tanggung jawab, tetapi menjadi awal untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati dilaksanakan secara konsisten,” tegasnya.
Dengan disahkannya APBK-P 2026, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan: memastikan anggaran yang telah ditetapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat Pidie.[Mul]
