JANTHO — Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) melantik kepengurusan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar periode 2026-2031 di Aula Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (5/10/2026).
H Anwar Ahmad SE Ak dipercaya memimpin MAA Aceh Besar sebagai ketua. Ia didampingi H Mukhtar SH SPd MPd sebagai Wakil Ketua I dan Tgk Muhtasar sebagai Wakil Ketua II.
Pada kesempatan itu, Bupati Syech Muharram mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh dan Aceh Besar untuk bersama-sama memperkuat lembaga-lembaga yang memperoleh kekhususan dan keistimewaan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat sudah memberikan keistimewaan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh? Mari kita sama-sama membesarkan lembaga-lembaga istimewa ini. Kalau kita bahu-membahu, insyaallah akan menjadi besar,” kata Syech Muharram.
Bupati Aceh Besar menegaskan, penguatan lembaga keistimewaan Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Menurutnya, Aceh Besar memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan Islam dan kebudayaan Aceh. Karena itu, warisan leluhur berupa adat, budaya dan bahasa harus dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.
“Bahasa itu menandakan sebuah bangsa. Mari kita jaga khazanah yang ditinggalkan nenek moyang kita agar tetap ada sampai akhir zaman,” ujarnya.
Syech Muharram mengingatkan, penggunaan bahasa Aceh di kalangan generasi muda kini semakin berkurang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena bahasa merupakan bagian penting dari identitas dan peradaban masyarakat Aceh.
“Kalau hari ini anak-anak kita sudah tidak lagi menggunakan bahasa Aceh dan terus menjawab orang tuanya dengan bahasa Indonesia, kita harus khawatir suatu saat generasi berikutnya tidak lagi memahami bahasa Aceh,” sebutnya.
Syech Muharram juga mendorong MAA Aceh Besar bersama pemerintah dan seluruh unsur masyarakat untuk memperkuat kembali adat yang sejalan dengan syariat Islam, termasuk dalam tata cara kehidupan sosial masyarakat.
“Adat dan hukum Islam di Aceh pada dasarnya saling mendukung. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti ungkapan orang Aceh, adat bak po teumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua MAA Aceh Prof Dr Drs Yusri Yusuf MPd mengingatkan seluruh pihak agar keistimewaan dan kekhususan Aceh benar-benar diisi dengan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita isi keistimewaan dan kekhususan Aceh untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Kita harus mengakui beratnya perjuangan untuk memperoleh kekhususan dan keistimewaan,” ucap Yusri Yusuf.
Ia mendorong pembinaan adat dilakukan hingga ke pelosok gampong. Menurutnya, penguatan adat harus dimulai dari tingkat paling bawah karena seluruh kehidupan masyarakat bermula dari gampong.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupkan kembali lembaga adat yang ada. Pembinaan adat harus sampai ke pelosok gampong, karena semua hal bermula dari tingkat paling bawah,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua MAA Aceh Besar H Anwar Ahmad dalam sambutan perdananya menegaskan, pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, jabatan yang dipercayakan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.
“Pengukuhan ini bukan hanya seremonial, tetapi ada amanah yang harus kita emban. Kami berharap lembaga ini tidak sekadar ada di tengah masyarakat, tetapi dapat berkembang dan berjalan sebaik mungkin,” ungkap Anwar Ahmad.
Ia menyebut perkembangan teknologi dan era digital menjadi tantangan besar dalam menjaga adat dan budaya Aceh. Karena itu, MAA Aceh Besar membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar adat tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.
“Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan adat dan budaya Aceh tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Tanpa kerja sama yang kuat, majelis ini hanya akan ada dalam dokumen,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anwar Ahmad juga mengajak seluruh jajaran MAA untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun kembali lembaga-lembaga adat hingga tingkat gampong.
“Kita harus memperkuat kapasitas yang kita miliki dan memperkuat lembaga-lembaga adat hingga ke gampong-gampong. Kita berharap Aceh Besar menjadi pelopor dalam mengembalikan peradaban,” pungkasnya.
Pelantikan kepengurusan MAA Aceh Besar periode 2026-2031, turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Muhsin, para pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Besar, kepala OPD serta unsur Forkopimda Aceh Besar.
