Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur, Aceh, memverifikasi ulang data 525 nelayan terdampak banjir. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan pemulihan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Pemutakhiran data menjadi langkah penting agar nelayan dapat segera memperoleh dukungan dan kembali menjalankan kegiatan usahanya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur Syarifuddin mengatakan pendataan awal mencatat sekitar 600 nelayan terdampak. Setelah pemeriksaan dan perbaikan data, jumlah sementara menjadi 525 orang dan masih menjalani verifikasi lanjutan.
“Kami memverifikasi ulang sebanyak 525 nelayan terdampak bencana hidrometeorologi guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran,” kata Syarifuddin, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).
Verifikasi dilakukan Dinas Perikanan bersama Panglima Laot sebagai lembaga adat yang menaungi masyarakat nelayan. Tahap awal mencakup pemeriksaan dokumen kependudukan, alamat, serta kesesuaian identitas calon penerima dengan kondisi di lapangan.
“Awalnya ada sekitar 600 orang, tetapi setelah diverifikasi ulang karena banyak data yang salah, jumlahnya sementara menjadi 525 orang. Data ini masih belum final karena kembali diverifikasi,” ujar Syarifuddin.
Pendataan tersebut menjadi bagian dari koordinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyiapkan penanganan pascabanjir.
Kerusakan yang diverifikasi tidak hanya mencakup perahu dan alat tangkap, tetapi juga usaha perikanan lain yang menopang penghidupan masyarakat pesisir.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan pemulihan sektor perikanan menjadi prioritas karena banyak masyarakat menggantungkan pendapatan dari kegiatan penangkapan ikan dan budi daya tambak.
Banjir pada akhir November 2025 merusak tambak, menjebol tanggul, serta membawa sedimentasi lumpur yang menghambat sirkulasi air.
Upaya menghidupkan kembali usaha masyarakat telah berjalan dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebanyak 4,2 juta benur udang vaname disalurkan untuk tambak seluas 120 hektare sebagai langkah awal mengembalikan produktivitas kawasan budi daya terdampak.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali berusaha. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan untuk pemulihan sektor perikanan di Aceh Timur dapat terus berlanjut,” pungkasnya.
