Depok — Bagaimana memastikan suara masyarakat dari pelosok negeri tidak hanya berakhir sebagai catatan rapat, tetapi benar-benar memengaruhi kebijakan nasional? Kegelisahan inilah yang mendorong Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, menawarkan gagasan pembaruan parlemen melalui buku Transformasi Kamar Kedua Parlemen Indonesia: Menuju Parlemen Teritorial Digital.
Gagasan tersebut mengemuka dalam forum bedah buku yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), di Depok, Kamis (22/10/2026).
Berangkat dari pengalaman lebih dari dua dekade di lingkungan DPD RI, Lalu Niqman memandang penguatan lembaga perwakilan daerah tidak cukup hanya melalui perluasan kewenangan, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma, mekanisme kerja, dan budaya organisasi.
“Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual, sekaligus pengalaman panjang saya di lingkungan birokrasi dan kelembagaan parlemen, khususnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,” ungkap Lalu Niqman.
Melalui konsep Digital Territorial Parliament atau Parlemen Teritorial Digital, Lalu Niqman menawarkan model representasi yang memadukan aspirasi masyarakat, data kewilayahan, dan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, untuk memperkuat proses perumusan kebijakan nasional. Kantor DPD RI di daerah pun didorong menjadi pusat representasi dan analisis yang mampu menghubungkan persoalan masyarakat dengan pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
“Transformasi yang dimaksud dalam buku ini bukan semata-mata digitalisasi prosedur atau modernisasi perangkat teknologi,” tegas Lalu Niqman. Menurutnya, perubahan juga harus menyentuh budaya kerja, dari administratif menjadi analitis, reaktif menjadi proaktif, serta individual menjadi kolaboratif. Keberhasilan lembaga tidak lagi semata diukur dari banyaknya rapat dan sidang, tetapi dari kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan daerah.
Pemikiran tersebut mendapat perhatian dari Dekan FIA UI, Retno Kusumastuti Hardjono. Menurutnya, kekuatan buku ini terletak pada cara pandangnya yang menempatkan manusia sebagai pusat transformasi digital, bukan sekadar kecanggihan teknologi. Organisasi dituntut semakin adaptif dan kolaboratif, dengan ukuran keberhasilan yang tercermin dari dampak nyata bagi lingkungan internal maupun masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi harus berorientasi pada manusia dan masyarakat. Organisasi harus adaptif dan kolaboratif, serta mampu memberikan dampak bagi internal maupun eksternal,” ujar Retno.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menilai gagasan dalam buku tersebut relevan untuk memperkuat posisi DPD RI sebagai kamar kedua parlemen dalam sistem bikameral Indonesia. Di tengah keterbatasan kewenangan konstitusional, DPD RI tetap perlu mengembangkan cara kerja yang lebih modern agar suara daerah semakin diperhitungkan dalam pembangunan nasional.
“Kita ingin setiap pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, di situ pula DPD harus terlibat dan memberikan dampak,” tegas Andi. Menurutnya, buku ini menawarkan pemikiran yang dapat mendorong DPD RI semakin berperan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan kebijakan yang menyangkut kepentingan daerah.
Perspektif lain disampaikan Presiden Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, yang menilai praktik bikameralisme Indonesia masih cenderung normatif. Ia melihat buku Lalu Niqman menghadirkan perspektif pendekatan baru agar DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga berperan lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Tantangan utama DPD bukan hanya persoalan kewenangan konstitusional, tetapi juga identitas kelembagaan,” ujar Djohermansyah. Ia berharap gagasan Parlemen Teritorial Digital dapat menjadi jalan menuju DPD RI sebagai National House of Regions atau rumah nasional bagi daerah-daerah di Indonesia.
Senada dengan itu, Guru Besar FIA UI Irfan Ridwan Maksum menyebut buku tersebut sebagai oase pemikiran di tengah kebutuhan pembaruan sistem kelembagaan di Indonesia. Menurutnya, penguatan DPD RI tidak seharusnya terus bergantung pada figur kepemimpinan, tetapi perlu ditopang oleh sistem ketatanegaraan yang kuat dan berkelanjutan. Transformasi tersebut diharapkan turut memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Lalu Niqman menegaskan bahwa masa depan DPD RI tidak semata ditentukan oleh kewenangan yang diberikan konstitusi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam mengolah dan memperjuangkan kepentingan daerah.
“Saya percaya bahwa masa depan DPD RI tidak cukup hanya ditentukan oleh seberapa besar kewenangan yang diberikan konstitusi, tetapi ditentukan juga oleh seberapa kuat kapasitas kelembagaannya untuk mengubah aspirasi daerah menjadi pengetahuan, pengaruh, dan kebijakan nasional,” ujar Lalu Niqman.
Diskusi yang dipandu Brigita Manohara tersebut memperlihatkan bahwa transformasi parlemen bukan hanya persoalan teknologi maupun struktur organisasi, tetapi juga menyangkut kemampuan membangun sistem representasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Buku ini membuka ruang pemikiran tentang masa depan DPD RI sebagai lembaga yang tidak sekadar mendengar aspirasi, tetapi mampu mengolahnya menjadi rekomendasi kebijakan yang berpengaruh bagi pembangunan nasional.
