JAKARTA – Anggota DPD RI Aceh, Darwati A. Gani, menyikapi serius penggerebekan laboratorium gelap narkotika (clandestine laboratory) berskala besar di Kabupaten Pidie yang terjadi pada Rabu (21/10/2026). Dalam pengungkapan tersebut, aparat gabungan menyita sabu seberat 1,2 ton dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai Rp2,16 triliun. Besarnya barang bukti tersebut menjadi peringatan keras mengenai ancaman narkotika terhadap masyarakat, terutama generasi muda Aceh.
“Pengungkapan ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Barang bukti yang begitu besar menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak boleh dianggap sepele. Kita harus memastikan penanganan kasus ini berjalan tuntas dan tidak berhenti pada pengungkapan di permukaan,” ujar Darwati, Sabtu (24/10/2026).
Darwati mengapresiasi langkah aparat gabungan yang berhasil membongkar laboratorium tersebut. Namun, ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya, mulai dari pemasok bahan baku, pemodal, bandar besar, hingga pihak yang mengendalikan produksi dan distribusi. Jika terdapat keterlibatan jaringan internasional, seluruh mata rantainya harus ditelusuri melalui kerja sama penegak hukum.
“Jangan sampai pelaku di lapangan ditangkap, tetapi bandar besar dan pengendali jaringan justru tidak tersentuh. Saya mendesak agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa yang mendanai, memasok bahan baku, mengendalikan produksi, dan mengatur distribusinya harus diusut tuntas. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terbukti terlibat,” tegasnya.
Menurut Darwati, persoalan narkotika bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi muda Aceh. Peredaran sabu dapat merusak kesehatan, menghancurkan kehidupan keluarga, dan menghambat pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas bersama agar generasi muda tidak menjadi korban kejahatan yang mengancam masa depan mereka.
“Yang paling mengkhawatirkan adalah masa depan generasi muda kita. Mereka seharusnya belajar, berkarya, dan mempersiapkan diri untuk membangun Aceh, bukan terjerat narkoba. Kita tidak boleh membiarkan masa depan anak-anak Aceh dirusak oleh jaringan narkotika. Mereka harus kita lindungi,” ujarnya.
Darwati juga mendorong penguatan pengawasan terhadap jalur masuk narkotika serta koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Menurutnya, penindakan harus berjalan beriringan dengan pencegahan melalui edukasi bahaya narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, dan gampong.
“Aceh tidak boleh menjadi tempat yang aman bagi jaringan narkotika. Penegakan hukum harus tegas, jaringan harus dibongkar sampai ke akarnya, dan pencegahan harus diperkuat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan generasi muda dan memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik,” tutup Darwati.
