Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat untuk menyelesaikan tiga permasalahan strategis yang kini bergulir di Aceh yakni soal dana otonomi khusus (otsus), bendera Aceh dan tanah wakaf Blang Padang.
“Kami memohon agar pembahasan terkait dana otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun bendera Aceh segera dituntaskan,” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Mualem saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran pemerintah pusat yang berlangsung di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/11). Gubernur Aceh hadir bersama Wakil Gubernur Fadhlullah serta unsur Forkopimda Aceh.
Rakor yang dipimpin Menko Polkam RI Dudung Abdurachman, bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama KH Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri kabinet Merah Putih lainnya.
Pertemuan ini, fokus membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus, kepastian status tanah wakaf lapangan Blang Padang, serta penyelesaian persoalan bendera Aceh.
Dalam pertemuan ini, Mualem meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret atas ketiga agenda strategis yang menyangkut kekhususan Aceh tersebut.
Menurutnya, komunikasi dan sinergi yang solid antara pusat dan daerah sangat krusial untuk menghadirkan kepastian bagi masyarakat Aceh.
“Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” ujarnya.
Merespons hal itu, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk mengawal penyelesaian berbagai tuntutan tersebut.
Terkait lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan negara bakal hadir memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Pemerintah pusat, juga menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutan dana otsus sebagai instrumen vital penopang pembangunan Aceh di masa mendatang.
“Komitmen menjaga kelanjutan dana otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” katanya.
Lalu, terkait bendera Aceh, Dudung menegaskan pemerintah selalu mengedepankan ruang dialog yang konstruktif bersama pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi terbaik.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” demikian Dudung Abdurachman.
