Mahasiswa Kepung DPRK Pidie, Desak Dandim hingga Pangdam Dicopot! “Setiap Nyawa Berharga”

SIGLI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pidie Melawan menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Jumat 6 November 2026

Para Mahasiswa mendesak pengusutan tuntas insiden penembakan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, yang menewaskan Abzalul Riza (20), warga Dayah Gampong Baro, serta menyebabkan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB itu dimulai dari Bundaran Simpang Aneuk Mulieng, Kota Sigli. Massa kemudian bergerak menggunakan sepeda motor menuju Gedung DPRK Pidie di Jalan Tgk Chik di Tiro.

Setibanya di lokasi, mahasiswa mendapati ratusan personel kepolisian telah bersiaga di halaman gedung. Aparat menghadang massa yang hendak masuk ke dalam gedung sehingga situasi aksi berlangsung dengan pengamanan ketat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan keras, di antaranya bertuliskan “Usut Tuntas Pelaku Penembakan Warga Sipil” dan “Kembalikan TNI ke Barak”.

Salah seorang orator menegaskan, kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menuntut keadilan atas peristiwa berdarah yang terjadi pada Rabu (4/11/2026).

“Kami datang mencari keadilan. Kami ingin mendengar langsung pernyataan dari dewan terhormat. Bagaimana sikap terhadap meninggalnya warga Tiro? Rakyat kita telah ditembak,” teriak orator di tengah aksi.

Delapan Poin Tuntutan, Dandim dan Pangdam Diminta Dicopot

Dalam petisi resmi bertajuk Aliansi Rakyat Pidie Melawan tertanggal 6 November 2026, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPRK Pidie.

Pertama, mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus penembakan di Pulo Keunari, Kecamatan Tiro.

Kedua, mendesak penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Ketiga, menuntut pemenuhan seluruh hak korban dan keluarga korban.

Keempat, menuntut komitmen nyata pemerintah dalam menjaga perdamaian Aceh.

Kelima, mendesak pencopotan Dandim Pidie dan Pangdam Iskandar Muda dari jabatannya.

Keenam, menuntut pertanggungjawaban Bupati Pidie, DPRK Pidie, Gubernur Aceh, dan DPR Aceh atas persoalan tersebut.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga memberikan tenggat waktu kepada pihak terkait untuk menyelesaikan seluruh tuntutan yang tertuang dalam petisi tersebut.

Pada poin ketujuh, mahasiswa meminta agar seluruh tuntutan diselesaikan dalam waktu 1×24 jam. Selama proses tersebut, mahasiswa dan masyarakat meminta diberikan izin untuk berada di Gedung DPRK Pidie.

Sementara pada poin kedelapan, mahasiswa memberikan ultimatum politik. Apabila seluruh tuntutan tidak diselesaikan dalam tenggat 1×24 jam, Ketua dan Wakil Ketua DPRK Pidie diminta mengundurkan diri dari jabatan pimpinan, bersama seluruh anggota DPRK Pidie.

Petisi tersebut ditandatangani perwakilan Aliansi Rakyat Pidie Melawan serta dibubuhi tanda tangan Ketua DPRK Pidie dan Wakil Ketua I DPRK Pidie.

Hingga berita ini ditulis, mahasiswa masih bertahan di Gedung DPRK Pidie. Sementara personel kepolisian tetap bersiaga melakukan pengamanan di lokasi.

Aksi ini menjadi tekanan terbuka terhadap pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar tidak sekadar menyampaikan keprihatinan, tetapi mengambil sikap nyata atas penembakan yang merenggut nyawa warga sipil di Kecamatan Tiro.[Mul]