Jakarta – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan pengalaman penyelesaian konflik Aceh sebagai salah satu rujukan bagi Turki dalam mencari jalan damai dengan kelompok Kurdi.
Menurut JK, konflik berkepanjangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan militer. Penyelesaian harus dilakukan melalui negosiasi, membangun kepercayaan serta mengatasi akar persoalan yang melatarbelakangi konflik.
“Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri konflik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat,” ujar JK dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Demikian disampaikannya dalam konferensi internasional bertajuk In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East yang diselenggarakan sebuah lembaga nirlaba Turki, yaitu OSRAM (Pusat Studi Timur Tengah) bekerja sama Universitas Oxford di Ankara, Turki, Senin (9/11).
Pada hari kedua konferensi tersebut, JK menjadi salah satu pembicara dari empat panelis dalam sesi yang membahas pengalaman Turki menangani konflik dengan kelompok Kurdi.
Dalam forum tersebut, JK mengusulkan agar Pemerintah Turki mempertimbangkan pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi. Menurut dia, amnesti merupakan langkah penting untuk membuka jalan bagi mereka agar dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani kehidupan secara normal.
“Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru,” ujarnya.
Langkah serupa menjadi bagian dari proses perdamaian Aceh. Setelah kesepakatan damai di Helsinki pada Agustus 2005, para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui kebijakan amnesti dan program reintegrasi.
Selain amnesti, JK menilai pendekatan personal kepada para pemimpin kelompok perlawanan juga diperlukan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran mediator yang netral dalam proses negosiasi.
“Dalam proses perdamaian, mediator harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak boleh memihak, harus memahami persoalan secara mendalam, dan memiliki kemampuan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai duduk bersama,” ucap JK.
Pengalaman perdamaian Aceh juga menjadi bagian dari rangkaian konferensi tersebut. Pada hari pertama konferensi, Minggu (8/11), peserta menyaksikan pemutaran film The Last Accord yang mengangkat perjalanan proses perdamaian Aceh.
Dalam sesi khusus tersebut, JK tampil bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal untuk membahas film tersebut sekaligus berbagi pengalaman mengenai proses perundingan Helsinki yang mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada 2005.
JK menilai pengalaman Aceh menunjukkan konflik yang berlangsung selama puluhan tahun tetap dapat diselesaikan apabila para pihak memiliki kemauan untuk berunding dan mencari jalan tengah.
“Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai, bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan untuk mencari jalan tengah,” katanya.
