Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh melalui pekerjaan normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan tebing sungai. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir susulan sekaligus melindungi permukiman masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui langkah tanggap darurat maupun penyiapan penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.
“Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan, khususnya di beberapa wilayah yang pernah mengalami bencana,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Hingga 8 November 2026, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I terus melakukan penanganan di Kabupaten Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Gayo Lues. Pekerjaan difokuskan pada lokasi-lokasi yang terdampak banjir dan mengalami pengikisan tebing maupun tanggul sungai.
Sementara itu, Kepala BWS Sumatera I Asyari menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri PU dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), seluruh jajaran BWS Sumatera I harus tetap siaga dan merespons dengan cepat setiap kejadian banjir dan tanah longsor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan mengerahkan alat berat dan bahan banjiran.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung upaya penanganan darurat serta melakukan percepatan penanggulangan permanen, baik di hulu, tengah, maupun hilir sungai, untuk memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.
Kementerian PU Lanjutkan Normalisasi Sungai Krueng Seunagan
Di Kabupaten Nagan Raya, Kementerian PU melalui BWS Sumatera I melanjutkan normalisasi Sungai Krueng Seunagan di Desa Krueng Cut, Kecamatan Beutong, sejak 2 November 2026. Normalisasi sungai masih berlangsung hingga 8 November 2026 untuk membantu meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi potensi luapan air ke kawasan permukiman.
Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya, penanganan difokuskan pada kawasan Sungai Krueng Meureudu, khususnya Desa Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua.
Selain pekerjaan normalisasi sungai, dilakukan pula penguatan perlindungan tebing sungai melalui pemasangan geobag untuk mengantisipasi pengikisan dan menjaga kestabilan tebing di sekitar lokasi terdampak.
Pekerjaan penanganan di Desa Dayah Husen telah berlangsung sejak 3 November 2026 dengan dukungan dua unit ekskavator. Hingga 8 November 2026, kedua alat berat tersebut masih dikerahkan untuk melanjutkan normalisasi di lokasi terdampak banjir.
Adapun di Kabupaten Gayo Lues, Kementerian PU melanjutkan normalisasi sungai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Penanganan ini merupakan bagian dari upaya melindungi kawasan permukiman masyarakat yang sebelumnya terdampak banjir akibat peningkatan debit sungai dan kerusakan tanggul.
“Pada 29–30 Oktober 2026, penanganan juga diarahkan pada perbaikan tanggul Sungai Pangur di Desa Badak. Selanjutnya, mulai 31 Oktober hingga 8 November 2026, satu unit ekskavator terus dikerahkan untuk melaksanakan normalisasi sungai di desa tersebut,” jelasnya.
Melalui penanganan di tiga kabupaten tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan aliran sungai kembali berfungsi lebih baik, memperkuat perlindungan kawasan permukiman, serta mengurangi risiko dampak banjir ketika terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah rawan banjir,” tutupnya.
