JAKARTA — Persoalan desa nelayan di Aceh kembali menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Irmawan, S.Sos., M.M., mendesak pemerintah menetapkan desa pesisir dan desa nelayan sebagai kategori tersendiri dalam sistem pendataan statistik desa nasional.
Menurut Irmawan, kebijakan tersebut penting agar kebutuhan masyarakat pesisir Aceh tidak terus terabaikan akibat pola pendataan dan perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung menyamaratakan karakteristik desa.
Sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir, kepulauan, dan komunitas nelayan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, Aceh membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dari wilayah agraris.
Irmawan menilai, persoalan mendasar yang harus dibenahi adalah pengakuan negara terhadap karakteristik desa maritim. Sebab, ketepatan data menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam menentukan program pembangunan dan distribusi anggaran.
“Desa nelayan itu hidup dari laut, bukan dari sawah. Kalau dalam data mereka disamakan dengan desa pertanian, yang dibangun bisa jadi irigasi dan jalan usaha tani, padahal kebutuhan mereka adalah dermaga, tambatan perahu, dan tanggul penahan abrasi,” ujar Irmawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia mengingatkan, Aceh memiliki persoalan pesisir yang tidak sederhana. Mulai dari ancaman abrasi, keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan tambatan perahu, hingga akses transportasi masyarakat di kawasan pulau-pulau kecil.
Karena itu, pembangunan desa di Aceh tidak cukup hanya diukur dari panjang jalan, saluran irigasi, maupun fasilitas pertanian. Kebutuhan nelayan terhadap perahu, dermaga, tempat tambat, fasilitas keselamatan melaut, serta infrastruktur pendukung ekonomi perikanan juga harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Irmawan mendorong Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun klasifikasi atau indeks khusus desa pesisir.
Dengan adanya klasifikasi tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap desa secara lebih akurat sehingga program pembangunan lintas kementerian tidak salah sasaran.
Ia juga meminta agar kebijakan penggunaan dana desa lebih fleksibel untuk mendukung kebutuhan masyarakat nelayan, termasuk penyediaan sarana keselamatan laut dan perbaikan tambatan perahu sesuai kebutuhan masing-masing desa.
Menurutnya, kebijakan fiskal nasional harus mempertimbangkan karakteristik desa maritim agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada wilayah daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
“Membangun dari desa artinya mengenali potensi dan kondisi setiap desa secara apa adanya. Desa nelayan harus tercatat jelas dalam data negara supaya kebutuhannya juga diakomodasi dalam pembangunan,” pungkas Irmawan.
