BANDA ACEH – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh menyoroti keseriusan pelaksanan dan penegakan hukum terkait kasus LGBT di Banda Aceh. setiap Kasus LGBT di Banda Aceh yang tertangkap tidak boleh berlalu tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
Terkait kabar bahwa telah dibebaskannya pelaku LGBT yang telah ditangkap yaitu saudara FD dan AM, Ketua Fraksi PKS DPRK Tuanku Muhammad menegaskan bahwa pengeluaran tersangka dari tahanan tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab penegakan hukum.
Berdasarkan keterangan Satpol PP dan WH Banda Aceh, kedua tersangka dikeluarkan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan, berkas perkara disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam proses penanganan perkara tersebut.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mempertanyakan mengapa perkara yang sejak awal telah menyita perhatian masyarakat luas belum juga dapat diselesaikan hingga tahap persidangan. Apakah terdapat kendala dalam proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemenuhan unsur pembuktian. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian.
Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh harus memiliki komitmen kuat dalam menjaga pelaksanaan syariat secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Fraksi PKS menegaskan bahwa tidak boleh ada kesan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Komitmen menjaga syariat Islam juga harus diwujudkan melalui kerja nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.
Fraksi PKS mendesak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa. Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja penanganan perkara ini agar kejadian serupa tidak terulang. Apabila terdapat kelemahan dalam regulasi, termasuk ketentuan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, maka perlu dilakukan kajian serius bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk memastikan tidak adanya kekosongan maupun ketidakjelasan hukum. Bahkan Fraksi PKS mendorong revisi Qanun Jinayah untuk lebih memperkuat dan bisa adanya kepastian hukum bagi para pelaku LGBT.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengingatkan bahwa penegakan syariat Islam tidak boleh berhenti pada tindakan penindakan semata. Pemerintah harus memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta program edukasi keagamaan yang berkelanjutan. Fraksi PKS juga mendorong agar setiap aparatur pemerintah menjadi teladan integritas, etika, dan tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan harus dijaga melalui perilaku aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan syariat Islam dan mendorong penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan. PKS tidak ingin persoalan ini berhenti menjadi polemik sesaat yang kemudian dilupakan tanpa evaluasi dan perbaikan. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Banda Aceh membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat, keberanian melakukan evaluasi, dan kepastian hukum tanpa pandang bulu.
