BANGPIDIE — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Dr. Safaruddin, S.Sos MSP menggandeng perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit untuk membantu penanganan banjir, abrasi, dan pengamanan tebing sungai di sejumlah wilayah rawan bencana.
Kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab), dan para investor melalui penyediaan alat berat, material, hingga pembiayaan operasional di lapangan.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi bersama Forkopimkab dan perwakilan perusahaan sebelum meninjau sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Babahrot, Senin (16/11/2026).
“Kita sepakati adalah semua perusahaan, bukan nilai uangnya, tapi nilai apa kontribusi yang mereka lakukan,” kata Safaruddin saat memberikan keterangan di Jembatan Cot Seumantok, Babahrot.
Safaruddin menjelaskan, kontribusi perusahaan tidak harus berbentuk uang tunai, tetapi dapat berupa ekskavator, batu gajah, alat berat lainnya, serta biaya pengoperasian peralatan.
Material tersebut akan digunakan untuk memperkuat tebing sungai di kawasan Ie Mirah, Lhok Pawoh, dan Pante Cermin guna mengurangi ancaman kerusakan akibat derasnya aliran air.
Safaruddin menegaskan, kontribusi perusahaan tersebut tidak menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, keterlibatan investor merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus tanggung jawab kemanusiaan setelah puluhan tahun menjalankan investasi di Abdya.
Terkait penyebab banjir di Ie Mirah, Safaruddin menyebut persoalan tersebut sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penanganan menyeluruh.
Selama ini, penanganan cenderung sebatas normalisasi sungai yang kembali mengalami pendangkalan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan desain mitigasi jangka panjang melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan advokasi kepada pemerintah yang berwenang.
Dia mengakui, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran karena pengelolaan sumber irigasi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.
Safaruddin juga menyebut anggaran Rp 1,5 miliar untuk pengamanan tebing Jembatan Lhok Pawoh belum mencukupi untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, Safaruddin meminta Pemerintah Provinsi Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penanganan banjir di Abdya.
Dia menegaskan, masyarakat setempat juga membutuhkan kepastian penanganan, meskipun sebelumnya delapan kabupaten di Aceh telah mengalami bencana banjir bandang besar.
Selain penanganan infrastruktur, Safaruddin meminta perusahaan perkebunan memperhatikan mitigasi bencana melalui penanaman tanaman penyangga atau cover crop.
Menurutnya, tanaman penutup tanah diperlukan untuk membantu mengurangi aliran permukaan ketika hujan berintensitas tinggi, sehingga risiko limpasan air dapat ditekan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya Roni Guswandi menyatakan mendukung penuh langkah pemerintah daerah, termasuk melalui penganggaran.
“Tahun depan mungkin kita lebih fokus ke penanganan masalah banjir ini,” ujar Roni Guswandi.
Ia juga meminta insan pers ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan transparan.









