BANDA ACEH – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat peran pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Provinsi Aceh.
Langkah ini dinilai penting menpyusul berkembangnya pola penyebaran paham ekstremisme yang tidak lagi terbatas pada lingkungan sosial, tetapi semakin merambah ruang digital dan menyasar kelompok rentan, khususnya anak-anak dan generasi muda.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang diselenggarakan BNPT bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029 atau RAN PE Fase Kedua.
Kebijakan tersebut melibatkan kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan masyarakat melalui sembilan tema strategis dan 111 aksi kolaboratif.
BNPT menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci karena ancaman ekstremisme memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Karena itu, kebijakan nasional perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Salah satu tantangan baru yang menjadi perhatian adalah munculnya fenomena Nihilistic Violent Extremism dan subkultur digital True Crime Community (TCC).
Fenomena tersebut dinilai perlu diwaspadai karena anak-anak dan kelompok usia muda semakin rentan terpapar konten yang mengandung narasi kekerasan, glorifikasi tindakan ekstrem, hingga pengaruh ideologi kelompok terorisme.
Dalam konteks Aceh, pendekatan pencegahan dinilai perlu memperhatikan karakteristik sosial budaya dan kearifan lokal. Penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat, pendekatan kultural, serta ketahanan sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun perlindungan terhadap pengaruh ekstremisme.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Syakir, M.Si. Ia menekankan pentingnya pendekatan kultural serta penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT, Otto Rakhim Gani, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar program pencegahan mampu menjawab dinamika ancaman ekstremisme yang terus berkembang sekaligus memastikan kebijakan nasional dapat diwujudkan menjadi aksi nyata di daerah.
Kegiatan ini juga menghadirkan pemaparan dari Kasatgaswil Densus 88 AT Polri Provinsi Aceh, BNPT, Kementerian Dalam Negeri, serta Kesbangpol Provinsi Aceh.
Melalui proses tersebut, Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengambil langkah konkret dengan mengintegrasikan RAN PE melalui penyusunan RAD PE ke dalam program dan kegiatan daerah.
BNPT menekankan bahwa sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencegahan ekstremisme.
Upaya tersebut tidak boleh berhenti pada koordinasi dan perencanaan, tetapi harus berlanjut menjadi program nyata, terarah, dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan masyarakat, melindungi generasi muda, serta membangun lingkungan sosial yang tangguh terhadap pengaruh ekstremisme berbasis kekerasan.[]









