BANDA ACEH – Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB) Isratullah, menyoroti surat edaran Pihak panitia PON yang menyampaikan permasalahan permintaan pergeseran jadwal turun ke sawah sebagian petani Aceh Besar dalam surat resminya dengan nomor 43/PB-PON-XXI/ACEH//XI/2023 tanggal 27 November 2023. Yang menarik, surat itu ditandatangani oleh Bustami Hamzah selaku sekretaris umum atas nama Panitia Besar PON) XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh. Yang bersangkutan tidak lain adalah Pj gubernur Aceh saat ini.
Dalam surat itu dijelaskan alasan permintaan pergeseran jadwal turun ke sawah sebagian petani Aceh Besar, yaitu karena pertandingan cabang olahraga dayung akan dilaksanakan di Waduk Keliling Indrapuri, Kecamatan Cot Glie, Aceh Besar.
Jika waduk itu juga digunakan untuk keperluan mengairi sawah pada bulan Mei, panitia PON mengkhawatirkan terjadi penurunan elevasi (ketinggian) permukaan air waduk. Karena itu, panitia PON Aceh-Sumut meminta Pj Bupati Aceh Besar unTuk dapat melakukan pergeseran masa tanam yang sedianya dilaksanakan mulai bulan Mei digeser ke Oktober 2024, yakni setelah selesai pelaksanaan PON.
Belum diketahui bagaimana sikap Pemerintah Aceh Besar dalam merespon permintaan panitia PON yang jelas-jelas akan mengorbankan kepentingan masyarakatnya tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh HIMAB, lahan sawah yang akan terlantar akibat tidak difungsikannya Waduk Keliling Indrapuri, berada di Kecamatan Indrapuri, Kuta Malaka, Suka Makmur, Ingin Jaya, Simpang Tiga, dan Darul Kamal.
Mengenai hal tersebut HIMAB (Himpunan Aceh Besar) menanggapi surat edaran panitia PON dan meintak pihak Pemerintah Aceh Besar mendengar aspirasi masyarakat.
“Karena jika petani tidak menanam padi dan tidak panen maka perekonomian petani anjlok membuat petani tidak sejahtera dan melarat, Jangan sampai masyarakat berjuang sendiri,” ungkap Isratullah.
Isratullah juga menekankan perlunya intervensi langsung dari Pemerintah Aceh Besar untuk mengambil keputusan yang tegas dan adil tanpa mendiskriminasi salah satu pihak.
“Kami berharap Pemerintah Aceh Besar dapat mengambil keputusan yang tegas dan adil tanpa mendiskriminasi pihak PON atau para petani. Ini bukan hanya tentang kesehjateraan para petani, tetapi juga tentang kesuksesan PON Aceh-Sumut 2024,” tambahnya.
