Jakarta – Dokumen puncak dari pertemuan para pemimpin G7 di Italia telah dirilis. Salah satu yang terungkap dalam rilis itu adalah terkait isu aborsi
Deklarasi KTT G7 pada Jumat (14/6) memang memasukkan isu kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi yang komprehensif untuk semua. Namun, dalam deklarasi tidak menyertakan kata ‘aborsi’.
Isi deklarasi ini berbeda dengan komunike kelompok tersebut sebelumnya, yang dirilis setelah KTT 2023 di Hiroshima, Jepang. Saat itu, mereka menyerukan secara eksplisit ‘akses ke aborsi yang aman dan legal serta perawatan pasca-aborsi’.
Usut punya usut, masalah itu terjadi imbas perbedaan pendapat antara Presiden Perancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.
Mereka berselisih mengenai bahasa khusus yang harus dimasukkan dalam hak aborsi. Meloni berusaha menghilangkan beberapa bahasa aborsi dari dokumen tersebut.
Para pejabat AS mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden mendorong untuk mempertahankan bahasa tentang hak-hak reproduksi setelah usaha Meloni tersebut.
Negosiasi mengenai bahasa aborsi ini menyebabkan bentrokan publik di sela-sela KTT antara Meloni dan Macron. Ketika ditanya bagaimana perasaannya tentang pernyataan G7 “tanpa kata aborsi,” Macron mengatakan dia menyayangkan posisi Roma.
“Prancis memiliki visi yang sama tentang kesetaraan antara pria dan wanita. Ini bukan visi yang dimiliki oleh semua spektrum politik. Saya menyayangkannya tetapi saya menghormatinya karena itu adalah pilihan berdaulat rakyat Anda,” kata Macron, Kamis (13/6), dikutip dari CNN.
Ia pun menambahkan Prancis berniat untuk “mempertahankan dengan kekuatan” hak untuk melakukan aborsi.
Meloni membela posisi pemerintah konservatifnya dan menuduh Macron bermain politik, beberapa hari setelah ia menyerukan pemilihan parlemen di Prancis untuk akhir bulan ini.
“Tidak ada alasan untuk memperdebatkan isu-isu yang telah kita sepakati selama beberapa waktu. Saya percaya bahwa sangat salah, di masa-masa sulit seperti ini, untuk berkampanye menggunakan forum yang berharga seperti G7,” kata Meloni, Kamis (13/6).
Perselisihan antara Meloni dan Macron terjadi setelah Prancis menjadi negara pertama di dunia yang mengabadikan hak aborsi dalam konstitusinya. Hal ini menjadi puncak dari upaya yang dimulai sebagai tanggapan langsung terhadap keputusan Mahkamah Agung AS untuk membatalkan hak aborsi di sana.
“Prancis mengintegrasikan hak perempuan untuk melakukan aborsi, kebebasan untuk memiliki kontrol atas tubuh seseorang dalam lembaga ini. Kepekaan yang sama tidak dimiliki oleh negara Anda saat ini,” kata Macron dalam pertemuan tersebut.
