Sleman – Muhammadiyah telah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). PP Muhammadiyah pun menunjuk pengurusnya yang juga Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang usai organisasi tersebut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan organisasinya akan mengelola tambang yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
“Kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup,” kata Haedar di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).
Dia mengatakan Muhammadiyah melihat tambang sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dikelola di bumi ini, seperti halnya hutan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.
“Kami ingin punya role model (acuan) pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial,” ungkapnya.
Haedar mengatakan tim pengelola tambang PP Muhammadiyah yang diketuai Muhadjir Effendy bakal bertugas menyusun acuan misi mereka untuk pertambangan prolingkungan hidup tersebut.
Haedar menyadari menciptakan pengelolaan tambang yang prolingkungan dan kesejahteraan bukan hal mudah. Maka dari itu, ini bakal jadi tantangan bagi Muhammadiyah yang selama ini telah terjun ke dunia usaha kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi-bisnis, termasuk perhotelan.
“Jika IUP (Izin Usaha Pertambangan) ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan secara seksama, dengan mengeleminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini,” katanya.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, juga tidak akan memaksakan diri melanjutkan usaha pengelolaan tambang jika pada pelaksanaannya nanti tak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
Haedar menyatakan Muhammadiyah juga siap mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pada pelaksanaannya pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.
“Itu cara kami memasuki kehidupan, dan saya yakin inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggungjawab kami,” katanya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Keputusan itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti usai organisasinya bersama seluruh pengurus wilayah menggelar rapat konsolidasi nasional di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, selama 27-28 Juli 2024.
“Bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024,” kata Abdul Mu’ti.
Keputusan menerima izin pengelolaan tambang ini, menurut Abdul Mu’ti, didasarkan pada hasil analisis kajian komprehensif mengacu sederet aspek dan melibatkan pakar dari majelis Muhammadiyah.
Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi sosial, hukum, dan lingkungan hidup selama beberapa bulan terakhir.
PP Muhammadiyah dalam hal ini juga mencermati berbagai kritik dan pandangan dari para akademisi serta pengelola pertambangan, sekaligus perspektif para anggota internal saat rapat pleno di Jakarta.
