Banda Aceh – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Aceh Besar, Syahrial Amanullah menyatakan Kabupaten Aceh Besar memiliki posisi geostrategis di Provinsi Aceh karena wilayah Kabupaten Aceh Besar mengelilingi Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.
“Ibu kota mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi serta pusat perdagangan barang dan jasa,” kata Syahrial Amanullah di sela-sela menghadiri Ekspose akhir dan Serah Terima Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Aceh Besar di Kepulauan Riau, Selasa.
Ia menjelaskan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi ibukota provinsi mulai bergeser ke Kabupaten Aceh Besar, terutama di beberapa kecamatan yang saat ini sedang disusun Rencana Detail Tata Ruang.
Menurut dia paradigma baru dalam pengembangan kota yang berkelanjutan, terutama di Kawasan kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, akan menentukan wajah kota nantinya, apakah akan berbentuk “sprawl” atau menjadi sebuah kota yang memiliki konsep “Compact City”.
“Paradigma yang berorientasi berkelanjutan memerlukan kebijakan pengembangan kawasan yang lebih khusus dan perlu mendapat perhatian, pemihakan dan prioritas pembangunan yang lebih besar untuk menunjang pertumbuhan investasi di Provinsi Aceh,” katanya.
Syahrial menambahkan penyusunan RDTR yang disebut sebagai RDTR Aceh Besar Greater City I dan RDTR Aceh Besar Greater City II ini merupakan sebuah lompatan dan langkah konkret besar yang diperjuangkan secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN, dalam bentuk bantuan teknis.
Pihaknya berharap langkah konkret tersebut akan menjadi rencana yang operasional dalam pengembangan dan pembangunan fisik kawasan yang berbentuk pemberian perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah bersedia membantu kabupaten kami untuk menyusun RDTR Aceh Besar Greater City I dan II. Semoga produk ini dapat dijadikan pedoman perizinan dan investasi dalam menentukan arah perkembangan kota hingga 20 tahun mendatang,” katanya.
