Banda Aceh – Polemik rencana Pj Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal melakukan mutasi pejabat aselon II kembali menimbulkan reaksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Kali ini datang dari politisi Golkar, Aulia Rahman.
Menurut Aulia, rencana mutasi pejabat itu bukan mekanisme transisi pemerintah yang baik. Namun lebih cenderung sebagai atraksi politik.
“Masa jabatannya hanya dua bulan, apa gunanya rotasi pejabat?” kata Aulia, Selasa (7/1/2025).
Ia meminta Almuniza batalkan rencana mutasi, lalu berfokus pada program pemerintah yang telah ditetapkan. Selain itu menyelesaikan sejumlah persoalan yang telah ada, seperti honor non ASN yang belum dibayarkan.
“Mutasi pejabat eselon II saat ini sedang tidak dibutuhkan. Harusnya yang melakukan itu wali kota Banda Aceh hasil Pilkada 2024, bukan pj wali kota yang masa jabatannya hanya dua bulan,” tegas Aulia.
Menurutnya Walikota terpilih perlu melakukan penyesuaian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan visi, misi dan program kerjanya. Dengan begitu diharapkan pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.
“Kenapa harus dipaksa sekarang? Ini pertanyaan beredar luas di masyarakat. Sebagai ASN, harusnya, Almuniza lebih paham soal pemerintahan,” sebut Aulia.
Ia mengaku heran, Almuniza seakan menghindari tugas yang seharusnya dilakukan. Menurut Aulia, tidak mungkin Pj Wali Kota Banda Aceh tidak tahu bahwa honor petugas Pasar Aceh dan Pasar Almahira belum dibayar.
“Lebih memilih mengurus mutasi pejabat eselon II dari pada honor petugas pasar, ini kan aneh. Harusnya fokus singkronisasi, bukan rotasi sana-sini,”pungkasnya.
