BANDA ACEH – Beredarnya daftar Proyek strategis Aceh 2025, telah memicu polemik di kalangan masyarakat wilayah tengah Aceh, pasalnya dalam proyek tersebut tidak ditemui program pemerataan, terutama untuk daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.
Padahal, untuk wilayah tengah masih butuh perhatian dari pemerintah provinsi terkait dengan jalan, seperti jalan yang menghubungkan Takengon-Gayo Lues via Kampung Bintang yang saat ini mengalami rusak parah, dan Jalan Aksen Muara Situlen, yang menghubungkan antara Aceh Tenggara dengan Subulussalam.
“Dan banyak Jalan-jalan ini harusnya masuk mebjadi prioritas karena Jalan antar kabupaten di Provinsi Aceh, termasuk perawatan jalan yang sudah terbangun seperti Gayo Lues Babakrot yang sering terjadi longsor, ” kata Anggota komisi V DPR RI H. Irmawan, S. Sos, MM merespon perihal proyek strategis Aceh 2025 di Banda Aceh, Sabtu (29/3/2025)..
Menurutnya proyek strategis Aceh 2025 tersebut telah memicu gelombang protes, karena mengenyampingkan wilayah Tengah Aceh.
“Seharusnya proyek strategis itu turut melihat kebutuhan daerah wilayah tengah, agar harapan ada pemerataan pembangunan terjadi,” kata Irmawan.
Menurut Irmawan, saat ini masyarakat wilayah tengah sedang giat-giatnya mencari solusi jangan sampai angka kemiskinan tinggi, dan solusi menciptakan transportasi untuk mengangkut hasil pertanian, dan adanya rumah sakit regional.
“Ini memang harus ada solusi, agar wilayah tengah dapat bangkit dan sejajar dengan daerah lain di Aceh,” katanya.
Untuk itu-lanjut Irmawan-dia sangat berharap keseimbangan dalam pembangunan dan pemerintah Aceh harus melihat kembali cita-cita pemerataan yang diharapkan, jangan sampai rakyat bergerak sendiri. .
“Soal Proyek Strategis ini perlu dijalankan dengan keseimbangan, jangan sampai ada rasa kurang mendapat keadilan,” demikian Kata Irmawan.
Irmawan juga berharap di pemerintahan Muzakir – Dekfad ini bisa menjadikan Gayo Lues dan Aceh Tenggara menjadi prioritas agar kluar dari daerah termiskin.[]
