Jakarta – Pakistan yakin investigasi internasional diperlukan atas pembunuhan 26 pria di tempat wisata di Kashmir, India minggu ini. Melalui pernyataan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif, pihaknya juga bersedia bekerja sama dengan investigator internasional.
Asif mengatakan kepada New York Times dalam sebuah wawancara bahwa Pakistan “siap bekerja sama” dengan “investigasi apa pun yang dilakukan oleh inspektur internasional.”
India mengatakan ada unsur Pakistan dalam serangan pada hari Selasa (22/4), tetapi pihak Islamabad membantah keterlibatan apa pun. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah pegunungan tersebut, tetapi masing-masing hanya menguasai sebagian wilayah tersebut.
Sejak serangan itu, negara-negara bersenjata nuklir tersebut telah melancarkan serangkaian tindakan terhadap satu sama lain, dengan India menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang penting dan Pakistan menutup wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan India.
Asif mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa India telah menggunakan akibat dari serangan militan tersebut sebagai dalih untuk menangguhkan perjanjian air dan untuk tujuan politik dalam negeri.
India, mengambil langkah-langkah untuk menghukum Pakistan “tanpa bukti apa pun, tanpa penyelidikan apa pun,” imbuhnya.
“Kami tidak ingin perang ini berkobar, karena berkobarnya perang ini dapat menyebabkan bencana bagi wilayah ini,” kata Asif kepada surat kabar tersebut.
Sebuah kelompok militan yang kurang dikenal, Kashmir Resistance, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dalam sebuah pesan media sosial.
Badan keamanan India mengatakan Kashmir Resistance, yang juga dikenal sebagai The Resistance Front, adalah kedok bagi organisasi militan yang berbasis di Pakistan seperti Lashkar-e-Taiba dan Hizbul Mujahideen.
Asif membantah tuduhan tersebut dalam wawancara itu. Ia mengatakan Lashkar-e-Taiba “tidak berfungsi” dan tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan atau melakukan serangan dari wilayah yang dikuasai Pakistan.
“Mereka tidak memiliki pengaturan apa pun di Pakistan,” katanya, menurut surat kabar tersebut, melansir The Straits Times.
“Orang-orang itu, apa pun yang tersisa dari mereka, mereka terkekang. Beberapa dari mereka berada dalam tahanan rumah, beberapa dari mereka ditahan. Mereka sama sekali tidak aktif,” kata pejabat tersebut.
