Banda Aceh – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh menyatakan realisasi pendapatan negara pada Triwulan I atau Januari hingga 31 Maret 2025 di Provinsi Aceh mencapai Rp1,17 triliun.
“Pendapatan negara di Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025 tercatat sebanyak Rp1,17. Pendapatan tersebut terealisasi sebesar 16,88 persen,” kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh Paryan di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Paryan usai rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh. Rapat ALCo tersebut merupakan kegiatan rutin bulan mendistribusikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh.
Paryan yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh menyebutkan pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp673,36 miliar atau dengan realisasi sebesar 11,4 persen dari target.
Kemudian, penerimaan bea dan cukai Rp163,12 miliar atau realisasi sebesar 56,84 persen. Serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp334,07 miliar atau terealisasi 44,86 persen.
“PNPB ini di antaranya dari pengelolaan aset sebesar Rp4,9 miliar. Realisasi pokok lelang Rp18 miliar dari target Triwulan I sebesar Rp19,2 miliar, biaya administrasi piutang negara Rp25,6,, jasa pelayanan pendidikan, layanan umum kesehatan, dan lainnya,” katanya.
Sedangkan realisasi belanja negara dalam APBN Regional Aceh hingga 31 Maret 2025, kata Paryan, tercatat sebesar Rp7,88 triliun atau 17,84 persen. Serta realisasi belanja pemerintah pusat Rp2,8 triliun atau 20,55 persen dan transfer ke daerah Rp5,08 triliun atau 16,62 persen.
“Selain karena adanya dinamika dalam efisiensi anggaran, penyelenggaraan pemilu pada 2024, menjadi alasan pembeda tinggi realisasi pada tahun lalu. Dalam hal dana transfer ke daerah, kinerjanya cukup baik, terutama ada realisasi penyaluran DAK nonfisik dan dana desa,” kata Paryan.
