Jakarta – Seorang profesor di universitas swasta terkemuka India ditangkap oleh pihak berwenang, gara-gara unggahannya di media sosial terkait Operasi Militer Sindoor yang dilakukan militer negaranya di Pakistan.
Kepala Departemen Ilmu Politik di Universitas Ashoka, Ali Khan Mahmubadab, ditangkap oleh polisi negara bagian Haryana menyusul pengaduan dari Komisi Perempuan Negara Bagian Haryana.
Dilansir dari Independent, Mahmudabad ditangkap beberapa hari setelah India melancarkan “Operasi Sindoor”, yakni operasi militer yang menargetkan sembilan kamp teroris di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan.
Dalam unggahan itu, salah satu hal yang diangkat Mahmudabad adalah soal alasan perwira militer wanita Muslim, yang memberikan pengarahan mengenai Operasi Sindoor.
Meski mengakui pentingnya perwira perempuan yang memimpin pengarahan militer, namun Mahmudabad mengatakan pandangan seperti itu akan menjadi “kemunafikan” jika tak disertai reformasi struktural untuk meningkatkan status perempuan di seluruh jajaran militer maupun lembaga publik lainnya.
Dalam unggahan lainnya, Mahmudabad memuji strategi militer India namun mengkritik retorika perang.
Sebelum ditangkap, profesor itu mengatakan unggahan tersebut telah “disalahartikan” dan “disalahpahami”. Menurutnya tindakan penangkapan terhadapnya adalah bentuk baru penyensoran dan pelecehan, “yang mengada-adakan masalah yang sebenarnya tidak ada”.
Dia mengeklaim telah menjalankan hak fundamentalnya atas kebebasan berpikir dan berbicara untuk memajukan perdamaian, serta memuji Angkatan Bersenjata India atas tindakan tegas mereka.
“Jika ada yang perlu digarisbawahi, seluruh komentar saya adalah tentang menjaga keselamatan nyawa warga negara dan tentara. Tidak ada sedikit pun unsur misigonis dalam komentar saya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dirilis setelah dia menerima panggilan dari Komisi Perempuan Negara Bagian Haryana. Komisi itu menafsirkan pernyataan Mahmudabad sebagai tindakan yang merendahkan martabat perwira perempuan dan menjelek-jelekkan tindakan militer nasional.
Surat terbuka yang ditandatangani oleh 1.200 orang, termasuk akademisi, profesor, universitas, dan pegawai negeri, menyatakan dukungan terhadap profesor tersebut dan menuntut permintaan maaf dari komisi karena “dengan sengaja dan jahat memfitnahnya”.
