BLANGPIDIE — Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S. Sos MSP, membuka secara langsung Bimbingan Teknis (Bimtek) Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bimtek SPI KPK tahun 2025 itu berlangsung di Aula Dinkes setempat, diikuti sejumlah anggota OPD, Kamis (14/08/2025).
Pada kesempatan tersebut, Dr. Safaruddin mengatakan bahwa, Bimtek SPI KPK RI tahun ini merupakan kesempatan bagi seluruh OPD untuk merefleksi diri dan memberikan informasi secara jujur dan terbuka.
“Selaku Bupati Abdya, saya sangat mengapresiasi kehadiran tim KPK ke daerah untuk mensosialisasikan pentingnya integritas dan pengumpulan data SPI.
“Saya meminta kepada seluruh OPD untuk dapat merefleksikan diri dan memberikan informasi secara jujur dan terbuka,” kata Dr. Safaruddin.
Menurutnya, integritas merupakan pondasi dan juga moralitas, nilai keimanan serta ketakwaan kita kepada Tuhan, sehingga kejujuran dalam SPI ini adalah hal yang sangat penting sebab kejujuran menrcerminkan wajah pemerintahan daerah.
Dr. Safaruddin menyebutkan, kehadiran KPK ke daerah bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk kolaborasi untuk mengukur kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Survei SPI menjadi cerminan langsung terhadap integritas birokrasi di lingkungan Pemkab Abdya. Maka dari itu, saya minta OPD untuk memberikan informasi yang objektif dan realistis, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi di lapangan,” tegasnya.
Dr. Safaruddin mengutip teori Lord Acton, yang menyatakan bahwa kekuasaan yang absolut berpotensi disalahgunakan. Ia menilai bahwa pejabat publik memegang kekuasaan yang besar, sehingga rawan terjadi penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik.
“Kita ini pemegang kekuasaan dalam pelayanan publik. Kalau tidak dijaga, sangat mudah tergelincir dalam penyalahgunaan,” ucapnya.
SPI yang dilakukan KPK tidak hanya menilai aspek Pemerintahan, namun juga mempertimbangkan persepsi dari pelaku usaha dan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini menjadi peluang untuk menunjukan kualitas birokrasi di daerah.
“Teman-teman KPK ibarat dokter spesialis. Mereka bisa mendiagnosa persoalan kalau kita jujur menyampaikan keluhan dan tantangan di lapangan,” terangya.
Selain itu, pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan yang lebih baik melalui kepemimpinan yang bersih dan beorientasi pada pretasi.
Ia juga menyoroti tantangan daerah seperti kemiskinan yang masih berada di angka 15,41 persen, potensi sumber daya alam yang belum maksimal, dan pertumbuhan ekonomi yang melandai.
“Hari ini kita ingin meninggalkan legacy dan prestasi agar kabupaten Abdya lebih baik. Masih ada tantangan seperti kemiskinan 15,41 persen dan pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal. Kalau bukan sekarang kita berubah, kapan lagi. Saya dan Pak Wakil Bupati punya niat untuk meninggalkan warisan kebaikan, bukan hanya jabatan,” imbuh Dr. Safaruddin.
Politisi muda dari Partai Gerakan Indonesia Raya ini juga menyampaikan, komitmennya untuk memperbaiki wajah birokrasi Abdya. Ia menekankan bahwa pemimpin yang baik harus bisa menjadi contoh bagi seluruh jajaran OPD.
“Kalau pemimpin sudah baik, kita harap akar-akarnya juga ikut membaik. Kita ingin tinggalkan legacy yang membanggakan,” tegasnya lagi.
Bupati Abdya, Dr. Safaruddin berharap KPK dapat memberikan pendampingan terhadap OPD agar tidak terganggu oleh segelintir oknum yang menciderai semangat pelayanan.
“Bimtek ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sistem integritas daerah, sekaligus mempercepat reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkas Bupati Abdya, Dr. Safaruddin.
