TAPAKTUAN – Pimpinan Cabang Ikatan pelajar nahdlatul Ulama (PC IPNU) Aceh Selatan meminta kembali Bupati Aceh Selatan untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi antara MUQ Aceh Selatan dengan pihak Plt Kadis Dayah yang dinilai tidak kompeten dalam menggunakan kekuasaan.
Pemecatan seorang guru MUQ karena permasalahan seorang anak pejabat yang disita HP nya telah banyak mengundang berbagai polemik dan stigma negatif terhadap dunia pendidikan pesantren. Walaupun beberapa hari lalu telah saling berdamai, IPNU Aceh Selatan akan mengkhawatirkan terjadinya lagi intervensi perihal lainnya bagi pihak pengurus pesantren yang lain dan MUQ terkhususnya.
Setelah permasalahan ini IPNU Aceh Selatan meminta Bupati Aceh Selatan untuk kembali mengevaluasi kinerja para pejabatnya, bila perlu PC IPNU Aceh Selatan mendesak agar Plt Kadis Pendidikan Dayah itu dicabut.
“Setelah saya mengkaji lebih lanjut berita yang baru-baru mencuat terkait permasalahan internal MUQ Aceh Selatan. Saya jujur sangat kecewa, karena perihal campur tangan dari pihak luar pesantren dalam peraturan yang telah disepakati. Saya menilai tindakan ini merupakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan oleh PLT Dinas Dayah yang tidak berkompeten dalam mendidik,” ujar Zulfikri, Bendahara IPNU Aceh Selatan.
Zulfikri juga menjelaskan bahwa kehadiran PC IPNU Aceh Selatan adalah sebuah wadah baru untuk menampung segala aspirasi atas nama sekolah, pesantren dan perguruan tinggi di Aceh Selatan, berhak bersuara terkait permasalahan tersebut.
Zulfikri menjelaskan pula bahwa IPNU Aceh Selatan tidak menyalahkan perdamaian tersebut, akan tetapi menuntut kepada Bupati Aceh Selatan agar menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam badan pemerintahan Aceh Selatan.
“Kami tidak mempersalahkan proses jalur perdamaian tersebut. Namun jalur damai tersebut tidak menghilangkan pelanggaran terhadap PLT Kadis Dayah yang telah melanggar etika pejabat tersebut, saya juga berharap agar perdamaian tersebut tidak menjadi hanya sekedar simbolik,” pungkasnya.
