Banda Aceh – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh periode 2025-2028 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (2/11/2025).
Pelantikan ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan organisasi pengusaha muda di Provinsi Aceh.
Said Rizqi Saifan, yang terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) sebelumnya, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Aceh.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, disaksikan oleh Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, serta berbagai tokoh penting dari dunia usaha dan pemerintahan Aceh.
Dalam pidato perdananya, Ketua BPD HIPMI Aceh, Said Rizqi Saifan, menegaskan komitmen organisasi untuk mendukung penuh program Pemerintah Aceh, khususnya dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
“BPD HIPMI Aceh siap berkolaborasi, siap bersama-sama menyukseskan program Bapak Gubernur Aceh dalam menekan kemiskinan yang ada, juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” tegas Said Rizqi.
Said Rizqi juga memanfaatkan momentum kehadiran Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, untuk membantah segala stigma negatif yang menyebutkan Aceh tidak aman.
Menurutnya, kehadiran petinggi organisasi sekelas BPP HIPMI ke Provinsi Aceh adalah bukti nyata bahwa Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah sangat aman, kondusif dan siap untuk menerima investasi besar.
“Karenanya, kami mohon dengan ketum, melalui jejaring komunikasi yang ketum miliki, datangkanlah investasi yang sebesar-besarnya ke Aceh. Kami BPD HIPMI Aceh siap memfasilitasi, dan saya yakin Pemerintah Aceh serta seluruh elemen masyarakat siap menerima dan membuka diri untuk investasi yang masuk ke Aceh,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, mengawali sambutannya dengan memuji dan memberikan selamat kepada Ketua BPD HIPMI Aceh, Said Rizqi Saifan, dan seluruh pengurus yang baru dilantik.
Ia yakin, di bawah kepemimpinan Said Rizqi Saifan, BPD HIPMI Aceh akan mampu berkontribusi signifikan memajukan perekonomian daerah.
Dalam konteks tantangan fiskal, Akbar menyinggung perbincangannya dengan Sekda Aceh, M Nasir, mengenai kondisi keuangan Aceh. Kebijakan pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) menyebabkan APBA berpotensi hilang sekitar Rp 1 triliun.
Maka, untuk mengimbangi tantangan fiskal tersebut, BPP HIPMI berkomitmen kuat menjadikan Aceh prioritas utama investasi. Langkah ini untuk menyeimbangkan defisit yang mungkin timbul akibat pemotongan anggaran daerah dari pusat.
“Saya bilang, tenang Pak Sekda, semua masalah ada jalan keluarnya. koordinasi dengan Pak Saifan (Ketua BPD HIPMI Aceh), kita datangkan investasi sebesar-besarnya untuk datang ke Aceh,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekda Aceh, M Nasir, dalam sambutannya menegaskan bahwa HIPMI memiliki peran vital sebagai pilar Private Sector yang selama ini belum bekerja optimal dalam sistem Good Governance Aceh.
M Nasir menyoroti bahwa pembangunan di Aceh saat ini baru ditopang oleh dua pilar Good Governance, yaitu government (pemerintah) dan civil society (masyarakat sipil), sementara pilar ketiga, private sector (sektor swasta/pengusaha), masih lemah.
“Hari ini, sistem good governance ini belum berjalan. Yang ada baru government dan civil society. Private sector-nya belum optimal di Aceh. Pabrik bisa kita hitung dengan jari, usaha skala besar sangat sedikit,” ujar M Nasir mewakili Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf.
Dengan melihat fakta ada 162 kepengurusan BPD HIPMI Aceh yang baru dilantik, M Nasir berharap organisasi ini menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi.
“Jika 162 anggota HIPMI ini semuanya menjadi pengusaha andal, saya yakin Aceh akan menjadi wilayah yang sangat maju,” tegasnya.
Sekda Aceh juga memaparkan kondisi ekonomi Aceh yang memprihatinkan, dengan stigma sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan peringkat nomor 10 secara nasional (angka kemiskinan 12,33% dan pertumbuhan ekonomi 4,82%).
Tantangan diperparah oleh pemotongan anggaran yang signifikan. “Tahun kemarin kita dipotong Rp 500 miliar lebih. Tahun ini hampir Rp 1 triliun. Dan ini cukup mengganggu fondasi penyelenggaraan pemerintah kita,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa Pemerintahan Aceh saat ini memiliki target ambisius dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2029, angka kemiskinan wajib turun menjadi 6,7% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4%.
“Kami yakin dengan hadirnya HIPMI, dengan kolaborasi antara HIPMI dan Pemerintah Aceh ke depan, kita bisa menghadapi segala tantangan ini bersama-sama,” harap M Nasir.
