Banda Aceh – Seorang Warga Negara (WN) Pakistan ditangkap tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Banda Aceh karena menyalahi izin tinggal. Pria berinisial MB (44) bekerja sebagai pembuat roti di sebuah kafe di ibu kota provinsi Aceh.
MB ditangkap saat bekerja di Indian Coffee House Aceh di kawasan Lambhuk, Banda Aceh, Rabu (22/10). MB saat ini ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh.
“Berdasarkan hasil wawancara, MB diketahui tinggal dan beraktivitas di kafe Indian Coffee House Aceh dan bekerja secara langsung sebagai pembuat roti khas Asia Selatan di kafe tersebut sejak September 2025, dengan memperoleh upah sebesar Rp2.000.000 per bulan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, penangkapan MB dilakukan tim Inteldakim setelah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan seorang WNA. Dalam pemeriksaan diketahui MB masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 26 Agustus lalu.
MB disebut mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS) dengan indeks visa tinggal terbatas E33G yang artinya untuk bekerja jarak jauh (remote worker).
Gindo menyebutkan, ITAS yang diterbitkan oleh Kanimsus Jakarta Barat pada 7 Maret lalu itu seharusnya hanya diperuntukkan bagi pekerjaan jarak jauh secara online untuk perusahaan di luar Indonesia. Kegiatan yang dilakukan MB dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ITAS.
“Kami tegaskan bahwa ITAS untuk remote worker hanya diperuntukkan bagi WNA yang bekerja jarak jauh secara online untuk perusahaan di luar negeri. Izin ini tidak dapat digunakan untuk pekerjaan fisik, apalagi mencari nafkah di kafe atau tempat usaha di Indonesia,” jelas Gindo.
Gindo menjelaskan, tindakan MB ini diduga melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kasus ini, imigrasi menyita barang bukti berupa paspor asli dan fotokopi ITAS MB.
“Kanim Banda Aceh berkomitmen penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara ketat, baik melalui kegiatan intelijen maupun kerja sama lintas instansi,” ujar Gindo.
