Meulaboh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurchalis mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar dapat membangun pelabuhan ekspor minyak sawit mentah (CPO) di wilayah pantai barat Aceh, sebagai upaya menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan adanya pelabuhan ekspor CPO, maka pendapatan asli daerah Aceh akan lebih maksimal dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Aceh,” kata Anggota Komisi III DPRA Nurchalis kepada ANTARA di Meulaboh, Selasa.
Ia mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan bagi pemerintah daerah, yang perlu digali dengan serius dengan salah satu sumbernya berasal dari perusahaan kelapa sawit terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh.
Seperti diketahui, kata Nurchalis, selama ini perusahaan kelapa sawit di Aceh melakukan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO, melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini, kata dia, pajak yang dihasilkan melalui aktivitas ekspor tersebut tidak akan masuk ke Provinsi Aceh, melainkan masuk ke Provinsi Sumatera Utara karena produk tersebut keluar melalui Pelabuhan Belawan, Medan.
Informasi yang ia terima, dampak dari ekspor CPO Aceh melalui pelabuhan di Sumatera Utara, pajak yang dihasilkan dari ekspor tersebut nilainya fantastis mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi pemerintah di Aceh, karena seharusnya hasil ekspor tersebut dapat menjadi sumber PAD bagi Provinsi Aceh.
“Sekarang bagaimana caranya pajak tersebut bisa menjadi PAD Pemerintah Aceh, yaitu dengan membangun pelabuhan khusus ekspor CPO keluar negeri,” kata Nurchalis menambahkan.
Selain itu, dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di Aceh, Komisi III DPR Aceh juga telah menggelar rapat kerja bersama pimpinan dan perwakilan pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit se barat selatan Aceh di sebuah hotel di Meulaboh, pada Jumat (31/10) pekan lalu.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Komisi III DPRA juga membahas mengenai BBM industri yang dipergunakan oleh perusahaan, untuk dapat melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
Sebanyak 89 perusahaan pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit turut diundang dalam kegiatan ini.
