Ohku, Pemkab Pidie Jaya Gagap Hadapi Bencana Alam

MEUREUDU – Lima hari tanpa logistik, tanpa dapur umum, posko pengungsian tidak terdata, Pemkab dinilai apatis.

“Jangankan sembako, air bersih pun tak ada,” ungkap Al-Fadhir, warga Kecamatan Meurah Dua, dengan nada kecewa, Sabtu 29 November 2025.

Banjir bandang yang melumpuhkan Kabupaten Pidie Jaya sejak lima hari terakhir kini berubah menjadi bencana kemanusiaan. Para korban yang bertahan di titik-titik pengungsian mulai mengeluh karena hingga hari kelima, bantuan logistik belum juga menyentuh sebagian besar lokasi terdampak. Celakanya, sejumlah kawasan masih belum bisa diakses tim mana pun, sementara warga bertahan dengan kondisi memprihatinkan tanpa kepastian kapan bantuan tiba.

Sejumlah warga menilai pemerintah daerah seolah menghilang dalam kepanikan banjir. Bupati Pidie Jaya dan para petinggi daerah disebut tak terlihat di titik bencana, tak hadir di tengah warganya yang sedang berjuang bertahan hidup.

Al- Fadhir menjelaskan, warga terpaksa mengandalkan sisa-sisa makanan yang masih tersisa di rumah. Untuk memasak, mereka bahkan harus memakai air banjir yang keruh bercampur lumpur karena tak ada pilihan lain. “Kami pakai air bekas banjir yang berlumpur. Mau bagaimana lagi? Ini sudah darurat,” katanya.

Menurut Fadhir, kondisi ini seharusnya dijawab dengan kerja cepat, bukan rapat tak berkesudahan. “Dalam situasi emergency begini, jangan lagi sibuk rapat. Pangkas birokrasi! Jangan nyaman ber-AC, sementara masyarakat berlumur lumpur dan kelaparan. Ada balita, ada lansia, mereka dalam kondisi paling rentan,” tegasnya.

Ia bahkan membandingkan kepemimpinan daerah dengan ketegasan pemimpin nasional. “Kepala daerah harusnya malu dengan presiden Prabowo yang selalu turun pada hari pertama setiap ada bencana. Ini baru pemimpin. Bukan hanya bicara, tapi hadir.”

Keluhan serupa juga disampaikan warga Meunasah Mancang. Mereka menyatakan bahwa Pemkab Pidie Jaya terlalu banyak menggelar rapat koordinasi, sementara aksi nyata tak kunjung terlihat. “Kami tidak butuh rapat, kami butuh makanan. Kami sudah kelaparan. Bantuan tak datang,” ujar seorang warga dengan suara bergetar menahan lapar.

Dari Blang Awe hingga Pante Beureune, keluhan yang sama menggema. Warga di berbagai titik pengungsian menyerukan satu hal, pemerintah daerah harus bergerak cepat.

“Bukan besok, bukan setelah rapat berikutnya, tetapi sekarang. Karena di tengah banjir yang merendam rumah dan harapan, masyarakat hanya punya satu harapan tersisa, hadirnya negara di saat mereka paling membutuhkan,” ujarnya dengan nada kecewa.[Mu]