KUALA SIMPANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu 31 Desember 2025 pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pasca-bencana berjalan lancar, dengan prioritas utama pada normalisasi fasilitas umum dan sarana pendidikan.
Dalam peninjauan tersebut, Jenderal Sigit didampingi jajaran pejabat utama mendatangi SMP Swasta Islam dan TK Kemala Bhayangkari yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Selain meninjau kerusakan, Kapolri juga menyerahkan bantuan berupa paket makanan dan peralatan kebersihan untuk mempercepat proses pembersihan lumpur.
Kapolri menegaskan bahwa pembersihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas mendesak. Ia menargetkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat kembali normal sesuai jadwal usai libur semester.
“Harapan kita khusus untuk sekolah-sekolah bisa kita lakukan pembersihan dengan cepat, sehingga pada tanggal 5 (Januari) sudah bisa beroperasional,” ujar Jenderal Sigit di lokasi.
Ia mengungkapkan, saat ini tim gabungan tengah bekerja keras mengejar target waktu yang ada. “Sampai sekarang sudah ada 38 sekolah yang saat ini kita persiapkan, dan kita akan kejar di sisa waktu yang ada untuk sisa sekolah lainnya,” tambahnya.
Guna mempercepat proses normalisasi, Polri telah mengerahkan kekuatan penuh. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.102 personel diterjunkan ke lokasi bencana untuk membantu membersihkan material lumpur, puing bangunan, serta membuka akses jalan yang terisolir. Dukungan alat berat juga terus ditambah.
“Beberapa waktu yang lalu kita memasukkan 7 alat berat dan 6 alat berat. Nanti kalau dibutuhkan akan kita tambahkan lagi. Ada juga bentor (becak motor) dan personel juga kita tambah kemarin,” jelas Kapolri.
Sigit membuka kemungkinan penambahan personel pasca-libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sesuai dengan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah terdampak di Aceh.
Selain pembersihan jangka pendek, Kapolri memastikan institusinya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait hingga tahap rekonstruksi selesai. Hal ini mencakup rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Kita berkomitmen hingga tuntas. Kita harus memastikan proses mulai dari pasca bencana, rekonstruksi, sampai dengan nanti relokasi dan pengaktifan secara normal,” tegas Jenderal Sigit.
