JAKARTA – Tim peneliti Universitas Gadjah Mada UGM melakukan kajian cepat dan observasi lapangan di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan kondisi fisik, akses infrastruktur, lingkungan, serta dinamika sosial masyarakat terdampak. Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi pijakan penting untuk merancang intervensi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis pengetahuan menempatkan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan hasil kaji cepat lapangan yang dilakukan Dr. Sigit Heru Murti BS, S.Si., M.Si. beserta tim Fakultas Geografi, pola risiko bencana di Aceh menunjukkan karakter yang berbeda antar wilayah. Menurut Sigit, di kawasan perkotaan seperti Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, kerusakan infrastruktur tercatat sangat masif bahkan sebelum memasuki pusat kota. Dampak lanjutan muncul dalam bentuk risiko kesehatan, terutama gangguan pernapasan akibat debu lumpur yang mengering. Kondisi tersebut menunjukkan keterkaitan langsung antara kerusakan fisik dan kesehatan masyarakat. “Pola risiko di Aceh tidak tunggal, melainkan bervariasi dari kerusakan struktural di kota hingga persoalan hidrologi di desa,” ujar Sigit, Senin (26/1).
Sigit menjelaskan karakter risiko yang berbeda semakin terlihat di wilayah pedesaan. Di Aceh Utara, banjir dipicu oleh meluapnya saluran irigasi yang diperparah sedimentasi kayu di kawasan Oxbow Lake, menyebabkan genangan meluas ke permukiman di sisi timur. Sementara itu, di Desa Pantan Kemuning, Bener Meriah, dampak longsor menyebabkan jalan rusak dan jaringan listrik terputus. Keterbatasan akses tersebut memperlambat proses tanggap darurat dan distribusi bantuan. “Setiap wilayah memiliki karakter risiko berbeda yang menuntut penanganan spesifik sesuai konteks lokal,” jelasnya.
Selain kerusakan fisik dan akses, kajian lapangan juga menyoroti faktor perilaku masyarakat saat bencana terjadi. Di beberapa wilayah Aceh Utara, warga tidak segera mengevakuasi diri karena terbiasa menghadapi banjir rutin. Pola tersebut dikenal sebagai normalcy bias, ketika pengalaman masa lalu membentuk persepsi keliru terhadap tingkat bahaya yang sedang terjadi. Akibatnya, sebagian warga terjebak karena volume banjir kali ini jauh melampaui kondisi normal. “Bias normalitas membuat warga mengira banjir kali ini sama dengan sebelumnya, padahal volumenya jauh lebih besar,” ungkap Sigit.
Temuan tersebut, menurut Sigit, mendorong perlunya perubahan pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sistem peringatan dini perlu bergeser dari berbasis kejadian menuju berbasis dampak yang mudah dipahami masyarakat. Edukasi kebencanaan harus menekankan bahwa banjir rutin tidak selalu merepresentasikan risiko yang sama di setiap kejadian. Di sisi lain, pemerintah daerah memerlukan rencana kontinjensi yang lebih matang untuk menghadapi skenario terburuk. “Pemasangan Early Warning System harus dibarengi pemahaman masyarakat tentang potensi dampak paling berbahaya,” kata Sigit.
Pada aspek hunian pascabencana, Sigit menuturkan relokasi permanen dinilai tidak selalu menjadi pilihan realistis. Di kawasan padat seperti Kuala Simpang, keterbatasan lahan dan ikatan sosial warga menyulitkan relokasi lintas wilayah. Pendekatan adaptasi di tempat atau relokasi lokal dalam satu kawasan dinilai lebih dapat diterima secara sosial. Sebaliknya, di wilayah rawan longsor seperti Bener Meriah, relokasi tetap diperlukan dengan perencanaan yang cermat. “Hunian adaptif dan relokasi lokal yang masih satu kawasan desa cenderung lebih diterima masyarakat,” tutur Sigit.
Sebagai contoh, kajian merekomendasikan relokasi lokal warga Desa Geudumbak, Aceh Utara, ke sisi barat saluran irigasi. Lokasi tersebut dinilai lebih aman tanpa memutus ikatan sosial warga dengan lingkungan sekitarnya. Untuk rencana hunian tetap di wilayah lain, kajian sosial mendalam menjadi prasyarat utama sebelum pelaksanaan. Pemindahan lintas desa berpotensi memicu resistensi apabila tidak dirancang secara partisipatif. “Relokasi harus mempertimbangkan ikatan sosial warga, bukan sekadar aspek topografi,” ujar Sigit.
Lebih lanjut, Sigit menuturkan dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses, peran perguruan tinggi dipandang penting dalam menyediakan solusi adaptif dan respons kemanusiaan terpadu. Implementasi hunian sementara (huntara) berbahan kayu dinilai sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal darurat. Dukungan energi melalui pemanfaatan panel surya berperan menjaga ketersediaan listrik bagi operasional air bersih dan layanan dasar. Intervensi fisik tersebut perlu berjalan seiring dengan pendampingan psikologi dan kesehatan masyarakat.
“Pendekatan terpadu lebih relevan dibanding fokus pada infrastruktur berat yang sulit diterapkan dalam waktu singkat,” jelas Sigit.
Sebagai rekomendasi strategis jangka menengah dan panjang, Sigit menekankan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dari hulu hingga hilir. Relokasi permukiman padat di wilayah hilir dinilai sulit dilakukan dalam skala besar. Oleh karena itu, pengendalian debit banjir melalui penataan wilayah hulu menjadi langkah krusial untuk menekan risiko berulang. UGM dinilai memiliki kapasitas melakukan kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek hidrologi, lingkungan, dan sosial.
“Pengelolaan DAS menjadi kunci penyelesaian akar persoalan banjir di Aceh secara berkelanjutan,” pungkas Sigit.
