Jakarta – Deflasi yang terjadi di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—merupakan dampak dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi.
Ia menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketiga provinsi tersebut mengalami deflasi bulanan pada Januari 2026. Aceh tercatat mengalami deflasi sebesar 0,15 persen, Sumatra Barat 0,75 persen, dan Sumatra Utara 1,15 persen.
Menurut Fithra, kunci utama dari meredanya tekanan harga di wilayah terdampak bencana tersebut terletak pada pulihnya jalur distribusi logistik. Pemerintah dinilai berhasil memperbaiki infrastruktur vital yang sebelumnya rusak akibat bencana.
“Inflasi itu bisa diturunkan salah satunya lewat jalur logistik. Kalau logistiknya lancar, berarti lalu lintas barang lebih tinggi. Itu bisa menjelaskan kenapa mereka inflasinya bisa rendah sekali, atau bahkan deflasi,” ujar Fithra, Rabu (4/2/2026).
Ia menekankan bahwa kelancaran distribusi barang sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga, terutama di daerah yang sempat mengalami gangguan pasokan.
Fithra menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut sebelumnya menyebabkan kerusakan pada infrastruktur penghubung krusial, seperti jalan dan jembatan. Kondisi ini membuat distribusi barang kebutuhan pokok tersendat dan memicu lonjakan harga.
Situasi tersebut tercermin dalam data BPS yang mencatat inflasi cukup tinggi pada Desember 2025, sekitar satu bulan setelah bencana terjadi. Pada periode itu, Aceh mencatat inflasi 3,6 persen, Sumatra Utara 1,66 persen, dan Sumatra Barat 1,48 persen.
Namun, pemerintah kemudian bergerak cepat dengan mempercepat pemulihan infrastruktur. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari pembangunan jembatan darurat armco dan bailey hingga perbaikan ruas jalan nasional yang rusak.
Seiring membaiknya konektivitas antarwilayah, distribusi logistik kembali berjalan normal. Aliran barang yang lebih lancar ini secara bertahap meredam tekanan inflasi dan mendorong terjadinya deflasi di awal 2026.
“Dengan kata lain, pemerintah saat itu melakukan aktivitas pembenahan supply dan membantu masyarakat terdampak. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan ‘pemerintah ke mana saja?’ Nah, itu justru buktinya adalah inflasi yang turun,” imbuh Fithra.
Selain pemulihan infrastruktur, Fithra juga menilai penyaluran bantuan pemerintah turut berperan dalam menekan laju inflasi di wilayah terdampak bencana.
Menurut dia, bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok yang disalurkan kepada masyarakat membuat tekanan permintaan di pasar menjadi lebih rendah. Komoditas tersebut umumnya masuk dalam kategori volatile food yang sensitif terhadap gangguan pasokan.
“Bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok, yang masuk kategori volatile food, membuat masyarakat tidak perlu membeli di pasar. Ketika permintaan turun, harga pun relatif lebih terkendali,” jelasnya.
Ia menilai kombinasi antara pemulihan infrastruktur dan bantuan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di daerah terdampak bencana. Dengan distribusi yang kembali lancar dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, tekanan inflasi dapat diredam secara lebih cepat.
Fithra menambahkan, kondisi ini menunjukkan bahwa respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi mampu meminimalkan dampak ekonomi akibat bencana alam, khususnya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga di daerah.
