ACEH BESAR – Pengurus Keluarga Negara Antara (KNA) periode 2025–2030 resmi dilantik di Ballroom Hotel The Pade, Aceh Besar, Sabtu (7/2/2026) malam. Pelantikan yang dihadiri ratusan peserta itu berlangsung meriah, namun diiringi pesan tegas agar organisasi tidak berhenti pada seremoni dan simbol kekompakan semata.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, mengingatkan bahwa organisasi kemasyarakatan harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi Aceh yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak banjir dan longsor di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Organisasi harus dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat. Program kerja harus menyentuh kebutuhan publik,” tegas Syakir dalam sambutannya.
KNA periode ini dipimpin Sofyan, SH, MH, didampingi Sekretaris Umum Drs. Syahreza Putra dan Bendahara Umum Dr. Harbiah A. Gani. Struktur kepengurusan juga diisi puluhan akademisi, termasuk sedikitnya 18 profesor dan sekitar 30 doktor yang tersebar di jajaran pengawas, pembina, dan dewan pakar.
Sofyan menegaskan, kekuatan sumber daya manusia tersebut menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak demi kemaslahatan masyarakat.
Pelantikan ini juga menarik perhatian karena dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si, Bupati Aceh Besar Syekh Muharram Idris, serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta perwakilan Bupati Bener Meriah. Hadir pula sejumlah tokoh akademisi, seperti Prof. Dr. Alyasa’ Abubakar, MA, Prof. Dr. Ir. Abdi Abdul Wahab, MSc, dan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam sambutannya menilai kekompakan warga Negeri Antara merupakan modal sosial yang penting, namun ia menekankan bahwa kekompakan tersebut perlu diarahkan pada kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Pelantikan KNA kali ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga menjadi ujian awal bagi kepengurusan baru untuk membuktikan bahwa organisasi berbasis kedaerahan mampu berperan lebih jauh, tidak hanya menjaga solidaritas, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi Aceh.[]
