BANDA ACEH – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional.
Selain itu, pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, melainkan manifestasi nyata dari solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.
Hal itu ditegaskan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI pada penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten di Aceh, di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2/2026).
Untuk diketahui, para Wakil Ketua MPR RI hadir dalam pertemuan ini, yaitu Bambang Wuryanto, M.B.A.; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid; Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H.; Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.; serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D.
Hadir pula jajaran perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Ir. H. T. A. Khalid, Sugiat Santoso, dan M. Husni; dari Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Sonny Tri Danaparamita; dari Fraksi Demokrat MPR RI, H. Anton Sukartono S.; serta dari Sekretariat Fraksi PAN MPR RI, Muhammad Hoerudin A.
Selain itu, turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Paul Liyanto; Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M.; beserta jajarannya, yakni Deputi Bidang Administrasi, Heri Herawan, S.H., dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI, Agus Subagyo, S.S., M.IR.
Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh terkait berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu.
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” tegas Ahmad Muzani di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., dan para kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
