BANDA ACEH – Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Wiratmadinata, melontarkan kritik tajam terhadap arah sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Menurutnya, banyak kebijakan yang lahir bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih didorong oleh pertimbangan politik dan kepentingan elite. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial serta memperbesar beban masyarakat kecil.
“Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari keputusan politik yang tidak berpijak pada realitas kehidupan mereka. Pemerintah harus kembali pada mandat utamanya, yaitu melindungi dan menyejahterakan rakyat,” tegas Dr. Wiratmadinata dalam keterangannya.
Ia menilai, jika kebijakan publik disusun tanpa kajian yang komprehensif dan tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, maka yang terjadi adalah lahirnya program-program yang hanya bagus di atas kertas tetapi lemah dalam implementasi.
Lebih jauh, Dr. Wiratmadinata mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran publik juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran negara atau daerah bukan ruang kompromi politik. Itu adalah amanah rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu membuka ruang kritik dan evaluasi secara sehat. Tanpa kontrol publik yang kuat, kebijakan pemerintah berpotensi melenceng dari tujuan awalnya.
“Jika pemerintah menutup diri terhadap kritik, maka yang terjadi adalah lahirnya kebijakan yang semakin jauh dari kepentingan rakyat,” pungkasnya.
