Jakarta – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky marah imbas hunian sementara (Huntara) untuk warga korban banjir bandang di Desa Blang Senong, Dusun Pelalu, Kecamatan Pante Bidari, Aceh tak kunjung rampung. Dia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan kontrak vendor nakal tersebut.
“Ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang butuh tempat tinggal. Kenapa bisa terbengkalai begini? Ini belum selesai dengan layak,” kata Al-Farlaky dengan nada tinggi mengutip detikSumut, Minggu (29/3).
Iskandar sempat berbincang dengan masyarakat saat mengunjungi desa tersebut, Sabtu (29/3). Dia juga menanyakan langsung perihal Huntara yang belum selesai dikerjakan ke perwakilan BNPB.
Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis melainkan mencerminkan ketidakseriusan dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan. Pemerintah disebut tidak akan mentolerir vendor yang bekerja asal-asalan terlebih dalam proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Kalau tidak sanggup, sampaikan dari awal. Ambil sikap, putuskan kontrak dengan vendor. Tidak boleh lamban seperti ini,” jelas Al-Farlaky.
Mantan anggota DPR Aceh itu meminta BNPB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor pelaksana. Ia berharap langkah tegas segera diambil termasuk kemungkinan pemutusan kontrak jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.
“Kami tidak lepas tangan. Perlu diluruskan, ini program BNPB, termasuk vendornya. Namun karena ini menyangkut rakyat kami, tetap akan kami kawal sampai tuntas,” ujarnya.
“Jangan libatkan vendor yang tidak berkompeten. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” lanjut politikus Partai Aceh itu.
