BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh/Aceh Climate Change Initiative (PRPIA-ACCI) bekerja sama dengan UN Women Indonesia menggelar kegiatan Training of Trainers (ToT) Advokasi Kebijakan Gender dan Perubahan Iklim di Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program EmPower II: Women for Climate Societies di Indonesia dan dilaksanakan pada 9–11 April 2026 di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong lahirnya kebijakan iklim yang responsif gender di Aceh, sekaligus memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami keterkaitan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam advokasi kebijakan serta intervensi dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif.
Krisis iklim yang selama ini kerap dipandang sebagai isu lingkungan semata, kini semakin menunjukkan dampaknya terhadap aspek sosial, khususnya ketimpangan gender. Survei Baseline Gender Data Perubahan Iklim dan Transisi Energi ACCI tahun 2025 mengungkapkan bahwa perempuan di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses sumber daya, layanan, serta ruang partisipasi dalam isu perubahan iklim dan transisi energi.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan aspek gender dalam merespons perubahan iklim.
“Kebijakan pemerintah kota harus melihat keterkaitan antara gender dan perubahan iklim. Pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga penggerak di tingkat lokal untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pengambilan keputusan juga harus berbasis data, dengan mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap kelompok berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Programme Manager Women’s Economic Empowerment and Sustainable Livelihoods UN Women Indonesia, Iriantoni Almuna, menyampaikan bahwa penguatan peran perempuan merupakan kunci dalam membangun ketahanan iklim.
“Melindungi hak-hak perempuan serta memperkuat ketahanan dan kepemimpinan perempuan melalui kebijakan yang responsif gender merupakan kunci dalam mendorong ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana,” jelasnya.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK, Mudatsir, menambahkan bahwa perubahan iklim juga merupakan fenomena sosial yang berdampak besar pada kelompok rentan.
“Perubahan iklim juga merupakan fenomena sosial. Dalam berbagai kejadian bencana, kelompok perempuan dan anak-anak sering menjadi yang paling terdampak. Melalui ToT ini, diharapkan lahir agen-agen perubahan yang mampu mendorong keterlibatan perempuan, tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai bagian dari solusi,” ungkapnya.
Kepala ACCI USK, Suraiya Kamaruzzaman, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan.
“Perempuan bukan hanya kelompok terdampak perubahan iklim, tetapi aktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan—kebijakan yang mengabaikan mereka berarti mengabaikan solusi,” ujarnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 22 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan pemerintah daerah di Aceh. Para peserta merupakan aktor-aktor yang selama ini berada di garis depan advokasi, namun masih membutuhkan penguatan kapasitas, khususnya terkait aksi iklim yang responsif gender.
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif global EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Phase II yang dijalankan oleh UN Women bersama UNEP, dengan dukungan Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss. Program ini berfokus pada penguatan aksi iklim responsif gender, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan mata pencaharian yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak kebijakan daerah di Aceh yang mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga tercipta pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
