Jakarta – Israel dilaporkan memasang “garis kuning” di Lebanon selatan, langkah militer yang sebelumnya diterapkan di Gaza, Palestina.
Ini menjadi pertama kalinya militer Israel menggunakan istilah “garis kuning” di Lebanon setelah gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada Kamis (16/4).
Melansir Al Jazeera, militer Israel dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (18/4) mengatakan pasukannya yang beroperasi di selatan garis kuning mengidentifikasi pihak yang disebut melanggar gencatan senjata dalam 24 jam terakhir.
Militer Israel juga mengklaim mendapati pergerakan dari utara garis kuning yang dinilai menimbulkan ancaman langsung terhadap pasukan mereka.
Penerapan “garis kuning” ini serupa dengan kebijakan Israel di Gaza saat gencatan senjata Oktober 2025. Dalam kebijakan itu, Israel membagi wilayah Palestina menjadi beberapa zona terpisah.
Zona tersebut mencakup area yang dikendalikan militer Israel dan wilayah lain dengan pembatasan pergerakan lebih longgar. Di Gaza, pasukan Israel secara rutin menembaki siapa pun yang mendekati garis kuning tersebut
Israel juga menghancurkan ratusan rumah di zona yang berada di bawah kendali militer. Serangan sejak gencatan senjata diberlakukan dilaporkan menewaskan sedikitnya 773 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya.
Menurut laporan jurnalis Al Jazeera Nour Odeh dari Tepi Barat, Palestina, Israel tampaknya ingin menerapkan pola serupa di Lebanon selatan.
Ia menyebut Menteri Pertahanan Israel Israel Katz meminta penghancuran desa-desa perbatasan dengan skala seperti di Beit Hanoon dan Rafah.
“Kita tahu persis seperti apa bentuknya karena tidak ada yang tersisa di sana,” kata Nour Odeh dikutip pada Minggu (19/4).
Meski gencatan senjata berlaku, Israel dilaporkan terus melakukan serangan di Lebanon selatan. Artileri Israel menghantam kota Beit Leif, Qantara, dan Touline. Militer Israel juga meratakan sejumlah rumah.
Militer Israel menyatakan serangan dilakukan sebagai respons terhadap kelompok yang mendekati posisi pasukan mereka dan dinilai menimbulkan ancaman.
“Tindakan yang diambil untuk membela diri dan menghilangkan ancaman langsung tidak dibatasi oleh gencatan senjata,” pihak militer Israel.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan gencatan senjata tidak dapat berlanjut jika hanya satu pihak yang mematuhinya.
“Tidak ada gencatan senjata hanya dari pihak perlawanan, itu harus dari kedua belah pihak,” kata Qassem dalam pernyataannya yang dibacakan di televisi.
Qassem juga menuntut agar Israel mundur sepenuhnya dari Lebanon. Langkah selanjutnya, kata Qassem, akan fokus pada pembebasan tahanan dan kembalinya penduduk ke rumah mereka di daerah perbatasan.
Langkah terakhir, katanya, akan melibatkan kampanye rekonstruksi besar-besaran, dibarengi dengan dukungan internasional dari negara-negara Arab.
Qassem menambahkan Hizbullah terbuka bekerja sama dengan pemerintah Lebanon dalam lembaran baru yang berfokus pada kedaulatan nasional.
Gencatan senjata terbaru terjadi setelah kesepakatan sebelumnya yang secara teknis berlaku sejak 27 November 2024. Namun PBB mencatat lebih dari 10.000 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sejak saat itu, serta ratusan korban di pihak Lebanon.
Israel berulang kali meminta Hizbullah dilucuti agar gencatan senjata bertahan lama. Sebaliknya, Hizbullah menuntut Israel menarik pasukan dari Lebanon selatan sesuai kesepakatan 2024.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun berpeluang bertemu di Washington dalam satu atau dua minggu ke depan untuk membahas penghentian pertempuran.
