SIGLI – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Pidie menggelar kunjungan dan rapat koordinasi (rakor) untuk memperkuat manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus merespons berbagai isu di lapangan, Minggu 19 April 2026.
Rakor yang dihadiri puluhan personel SPPG, Kapokcam, dan unsur terkait ini menyoroti persoalan krusial, mulai dari maraknya informasi negatif hingga dugaan intervensi yayasan dalam operasional SPPG.
Koordinator Wilayah Pidie, Mustafa Kamal, M.Pd, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program Menu Bergizi (MBG).
“Seluruh SPPG wajib aktif di media sosial. Konten positif harus diperkuat untuk melawan narasi negatif yang tidak berdasar,” tegasnya.
Selain itu, BGN juga menyoroti dugaan intervensi terhadap aspek teknis dan keuangan. Ditegaskan bahwa Ahli Gizi (AG) dan Akuntan (AK) merupakan representasi resmi lembaga di lapangan dan tidak boleh diintervensi pihak manapun.
“Penentuan menu dan pengelolaan keuangan adalah kewenangan profesional. Tidak boleh ada intervensi, termasuk dalam penetapan harga bahan baku yang melampaui harga eceran tertinggi (HET),” ujar Mustafa.
Jika ditemukan pelanggaran, Kepala SPPG diminta segera menyusun laporan khusus (lapsus) disertai berita acara sebagai dasar penindakan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Regional Aceh (Kareg) BGN, Mustafa Kamal, menegaskan langkah tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar.
“SPPG yang tidak sesuai SOP akan langsung disuspend atau dihentikan sementara hingga dinyatakan layak,” ucap Mustafa kamal.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Di sisi lain, BGN juga mendorong pelibatan UMKM lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Mitra diminta membuat video testimoni guna menunjukkan dampak nyata program MBG di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh SPPG di Kabupaten Pidie akan membentuk tim media sosial, memperketat sistem pelaporan internal, serta mengoptimalkan promosi berbasis konten digital.
Menariknya, rangkaian rakor turut diisi dengan aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang SPPI, 23 Kapokcam, serta 52 Kepala SPPG, dengan dua peserta berizin tidak hadir.
Rakor tersebut menegaskan bahwa pembenahan SPPG tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kepercayaan publik secara menyeluruh.[Mul]
