BANDA ACEH – Seniman dan budayawan Aceh, Rafly Kande, mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam kepemimpinan Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Menurutnya, pembangunan Aceh membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa hanya bergantung pada satu kelompok atau lingkaran tertentu.
Rafly menilai alternatif pandangan dan masukan dari berbagai kalangan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas kebijakan pemerintah. Perbedaan pendapat, kata dia, seharusnya dipandang sebagai sumber koreksi yang membantu pemimpin menghasilkan keputusan yang lebih baik.
“Alternatif sering kali menjadi sumber koreksi yang menjaga kualitas keputusan,” ujar Rafly.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang dihadapi Aceh saat ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu kelompok saja. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada berbagai elemen masyarakat.
Ia menyebut akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, diaspora Aceh, generasi muda, hingga masyarakat akar rumput sebagai sumber gagasan dan energi pembangunan yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Dalam konteks Aceh, tantangan pembangunan yang dihadapi terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu kelompok atau satu lingkaran saja. Dibutuhkan keterlibatan akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, diaspora, generasi muda, hingga masyarakat akar rumput. Semua adalah sumber energi dan pengetahuan yang dapat membantu mempercepat pembangunan,” katanya.
Rafly menegaskan bahwa rakyat Aceh memberikan mandat kepada gubernur untuk memimpin dan mengambil keputusan bagi kepentingan daerah. Karena itu, menurutnya, seorang pemimpin perlu memastikan saluran komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka.
“Pada akhirnya, rakyat tidak memilih sebuah lingkaran. Rakyat memilih seorang gubernur untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujarnya.
Menurut Rafly, semakin terbuka komunikasi antara pemimpin dan masyarakat, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang tepat sasaran, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Keterbukaan juga akan membantu pemerintah memperoleh masukan yang beragam dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Ia menilai kekuatan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh seberapa sulit dirinya dijangkau, melainkan oleh kemampuannya mendengar berbagai pandangan, termasuk kritik dan pendapat yang berbeda.
“Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang paling sulit dijangkau. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu tetap mendengar, meskipun berada di puncak kekuasaan,” tegas Rafly.
Melalui pandangannya itu, Rafly berharap Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem terus membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pembangunan, Aceh dinilai akan memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan kebijakan yang efektif serta mempercepat kemajuan daerah di berbagai sektor.
