MEUREUDU – Di tengah berbagai pernyataan pemerintah mengenai percepatan pemulihan pascabanjir, satu hamparan sawah di Kabupaten Pidie Jaya masih menyampaikan pesan yang berbeda.
Seluas sekitar satu hektare lebih lahan pertanian di kawasan Simpang Tiga, hanya sekitar 10 meter dari Kompleks Perkantoran Bupati Pidie Jaya, tepat di bawah jembatan layang, bahkan di belakang kantor dinas pertanian hingga pertengahan 2026 belum juga dapat ditanami sejak diterjang banjir besar pada akhir 2025.
Lumpur yang masih menutupi lahan dan belum pulihnya fungsi sawah menjadi pemandangan kontras dengan aktivitas pemerintahan yang berlangsung setiap hari di seberangnya. Bagi masyarakat, hamparan itu bukan sekadar sawah yang rusak, melainkan simbol bahwa pemulihan pascabencana belum sepenuhnya menyentuh sektor yang menjadi sumber penghidupan warga.
Data resmi pascabencana menunjukkan kerusakan lahan pertanian di Pidie Jaya mencapai 1.507,60 hektare, terdiri atas 396,10 hektare rusak berat, 1.111,50 hektare rusak sedang, dan 11,50 hektare rusak ringan. Kerusakan tersebut bukan hanya menghilangkan musim tanam, tetapi juga menghilangkan pendapatan ratusan keluarga petani yang bergantung pada hasil sawah.
Hingga kini, belum seluruh lahan terdampak berhasil dipulihkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas rehabilitasi sektor pertanian dan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pemulihan aset produktif masyarakat dibandingkan penanganan jangka pendek.
Pengamat ekonomi dan sosial Pidie Jaya, Yudi Rhieng mengatakan keberhasilan penanganan pascabanjir tidak dapat diukur hanya dari jumlah bantuan sosial yang telah disalurkan.
“Bantuan stimulan dan jatah hidup memang penting untuk kondisi darurat. Tetapi bantuan itu tidak menggantikan penghasilan petani yang hilang. Selama sawah belum dapat ditanami, pemulihan ekonomi belum benar-benar terjadi,” kata Yudi
Menurut Yudi, fokus pemerintah seharusnya bergeser dari bantuan konsumtif menuju pemulihan infrastruktur pertanian, mulai dari normalisasi saluran irigasi, pengerukan sedimentasi, hingga perbaikan drainase yang menjadi syarat utama agar sawah kembali produktif.
Ia menilai keterlambatan rehabilitasi lahan berpotensi menimbulkan dampak berantai, mulai dari hilangnya pendapatan petani, terganggunya produksi pangan, hingga melambatnya perputaran ekonomi di pedesaan.
Yang paling menyita perhatian, lanjut Yudi, adalah lokasi sawah yang belum pulih tersebut berada tepat di depan pusat pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.
“Lahan ini setiap hari dilalui pejabat daerah. Karena itu masyarakat tentu berharap penyelesaiannya juga menjadi perhatian utama. Ketika sawah yang paling terlihat saja belum kembali produktif, muncul pertanyaan mengenai bagaimana progres rehabilitasi di lokasi lain yang lebih jauh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana bukan terletak pada banyaknya bantuan yang telah disalurkan, melainkan pada kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Petani tidak ingin bergantung pada bantuan. Mereka ingin kembali mengolah sawahnya sendiri. Ketika padi kembali ditanam dan hasil panen kembali diperoleh, di situlah pemulihan benar-benar bisa dikatakan berhasil,” tegas Yudi.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya Muhammad Nur mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan pembersihan saluran irigasi di Gampong Beurawan.
“Saat ini sedang dalam proses pembersihan saluran irigasi di Gampong Beurawan. Insya Allah dalam tahun ini petani sudah bisa kembali menanam padi,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (13/7).
Pernyataan tersebut memberi harapan bagi para petani. Namun, hingga rehabilitasi benar-benar selesai dan sawah kembali menghasilkan, hamparan lahan yang masih terbengkalai di depan Kantor Bupati akan tetap menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabanjir belum sepenuhnya selesai.[Mul]
