Tapaktuan – Pemerintah Aceh kembali melakukan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Sinkronisasi Penerapan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025 tentang penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) yang digelar di Ruang Rapat Lantai II. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh itu menghadirkan unsur pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Selatan, para camat dikabupaten Aceh Selatan, SKPK, operator Gampong, BPS Kab Aceh Selatan dan Pendamping Desa Kabupaten, guna memastikan percepatan penginputan dan pemanfaatan data SIGAP sebagai basis penyusunan kebijakan pembangunan.
Sekretaris Daerah Aceh M.Nasir yang diwakili oleh Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si menyampaikan pentingnya penerapan SIGAP merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data.
Menurut dia, keberadaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi program pemerintah.
Beliau juga menjelaskan bahwa Instruksi GubernurAceh Nomor 05/Instr/2025 diterbitkan untuk mempercepat digitalisasi data gampong sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan dari tingkat gampong hingga level Aceh.
Melalui SIGAP, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi riil masyarakat, mulai dari kependudukan, aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama warga.
Dalam rapat tersebut, mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Selatan hadir Asisten I. . Sekretaris Daerah Aceh Erwiandi, S.Sos., M.Si menyampaikan sinergisitas ini menjadi penting maka oleh sebab itu seluruh SKPK dan camat harus terus bersinergi mendorong inputan guna pemenuhan data di sigap.
Pada kegiatan tersebut hadir Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Wardana , Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Hendri Dermawan, S.Kom, Bappeda Aceh Farid dan Drs. M. Nazari, M.Si.
Sementara itu Kabag kesra Non Pelayanan DasarKeistimewaan Aceh dan Kesra setda Aceh Mukhsin Rizal, S.Hum ,M.Ag menyampaikan bahwa Keberadaan Data yang terstandar dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah Aceh dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyaraka.
SIGAP adalah masa depan tata kelola gampong kita. Dasar hukumnya jelas, mulai dari UU Desa sampai Pergub 33/2021, kita semua sepakat, data yang baik tidak akan lahir tanpa orang-orang yang baik pula di belakangnya.
Sehingga komitmen pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/Kota, camat dan Apaaratur Gampong menjadi mutlak diperlukan untuk pemenuhan data di sigap.
Penguatan SIGAP dinilai sejalan dengan visi pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah yang menempatkan reformasi birokrasi, transformasi digital, serta pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan.
Melalui sistem data yang terintegrasi hingga tingkat gampong, Pemerintah Aceh berupaya memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, termasuk dana desa dan berbagai program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh.
Mendukung Kebijakan Satu Data Aceh
Implementasi SIGAP juga dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung kebijakan Aceh melalui program Satu Data Aceh yang bertujuan mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui integrasi data dari tingkat gampong, Aceh diharapkan mampu menyediakan basis data pembangunan yang lebih berkualitas sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan nasional di berbagai sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Melalui Rakor tersebut, Pemerintah Aceh berharap SIGAP dapat menjadi model tata kelola data gampong yang terintegrasi, sekaligus memperkuat posisi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh sebagai daerah yang aktif mendukung implementasi Satu Data Aceh dan Satu Data Indonesia.
Seluruh peserta bersepakat bahwa pentingnya pemenuhan dan pemutakhiran data di Aplikasi SIGAP.
