Oleh Mujtahid Anwar. Guru Ngaji al-Quran
Pada Peringatan 20 Tahun Damai Aceh tahun lalu, beberapa bulan setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem) menyampaikan pidato emosional. Dengan isak tangis yang tertahan di hadapan publik, mantan Panglima GAM sekaligus Gubernur Aceh ini menggambarkan dua dekade perjalanan damai sebagai rentang waktu yang “membosankan, menggairahkan, sekaligus mengecewakan”. Ia menyentil pemerintah pusat yang baru merealisasikan 35 persen komitmen MoU Helsinki, seraya meminta para mantan kombatan bersabar karena dirinya yang berada di kemudi pemerintahan siap menemui Presiden demi menagih janji sejarah.
Namun, menjelang refleksi 21 tahun damai pada 15 Agustus tahun ini, publik Aceh patut bertanya secara mendasar, sampai kapan Aceh terus meratap dan bergantung pada komitmen pusat? Mengelola birokrasi sipil serta mengejar ketertinggalan pasca-konflik tidak cukup dengan retorika panggung politik atau diplomasi keprihatinan. Untuk membawa Aceh keluar dari labirin ini, Muallem perlu melihat dan belajar dari rekam jejak seorang tokoh militer senior di tingkat nasional, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Meskipun keduanya berasal dari latar belakang doktrin militer yang berseberangan, LBP dari baret merah TNI dan Muallem dari gemblengan Tajura, Libya, kunci keberhasilan LBP dalam mengelola berbagai krisis nasional terletak pada dua hal, investasi infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberanian mengelilingi diri dengan teknokrat muda berkemampuan tinggi.
Rahasia di Balik “Menteri Segala Bidang”
Publik kerap menjuluki LBP sebagai “menteri segala bidang” karena hampir setiap krisis besar nasional selalu berhasil dieksekusinya. Namun, rahasia utama LBP bukanlah pada kesaktian pribadinya, melainkan pada ekosistem intelektual yang ia bangun secara konsisten dalam jangka panjang.
Momen menarik terlihat pada peluncuran buku biografinya di Jakarta beberapa tahun lalu yang turut dihadiri oleh Rocky Gerung. Di acara tersebut, LBP memperkenalkan barisan “anak muda pintar” lulusan kampus ternama dunia (seperti Harvard dan UI) yang disekolahkan dan difasilitasi. Saat krisis pandemi COVID-19 menerjang, anak-anak muda berbasis sains data (data-driven) inilah yang menjadi “otak” di balik perumusan kebijakan darurat. LBP bertindak sebagai eksekutor kebijakan yang kokoh karena ia ditopang oleh infrastruktur pemikir yang sangat mumpuni.
Investasi SDM LBP tidak instan. Melalui Yayasan Del yang ia dirikan sejak 2001 di Toba, Sumatera Utara, ia membangun Politeknik yang kini berkembang menjadi Institut Teknologi Del (fokus pada IT dan Bioteknologi) serta SMA Unggul Del yang secara konsisten bertengger di jajaran sekolah terbaik nasional. LBP sadar betul bahwa untuk memajukan daerah dan bangsa, ia harus mencetak SDM unggul di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tanpa kehilangan akar kebudayaannya.
Paradoks Kepemimpinan di Aceh
Hal inilah yang menjadi paradoks menyedihkan jika kita amati apa yang terjadi di sekeliling Muallem hari ini. Sebagai figur kunci Aceh, kita hampir tidak pernah melihat barisan anak muda kritis berotak teknokrat dengan nilai keacehan yang kuat mendampingi Muallem dalam merumuskan kebijakan.
Ketika musibah banjir bandang melanda Aceh baru-baru ini, kepemimpinan daerah nampak gagap dan kelabakan merespons krisis secara terukur. Di sekeliling Muallem, publik justru lebih sering disuguhkan oleh wajah-wajah yang terindikasi sebagai perpanjangan tangan elit pusat atau politisi transaksional semata. Pemandangan sehari-hari yang sampai ke telinga masyarakat Aceh bukanlah kabar tentang konsolidasi anak muda genius untuk pembangunan, melainkan aksi bagi-bagi jabatan birokrasi dan lembaga daerah kepada para simpatisan, loyalis partai, bahkan politik kekerabatan. Meritokrasi dikesampingkan demi mengamankan kompromi politik jangka pendek.
Muallem sebenarnya pernah berniat mengikuti jejak pembangunan SDM ini melalui Yayasan As-Sumatrani, yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Peradaban Islam bertaraf internasional di Aceh Besar. Sayangnya, hingga hari ini, publik belum melihat adanya perkembangan fisik maupun kurikulum yang menjanjikan dari proyek tersebut. Program beasiswa Aceh yang dulu pernah digagas di era Irwandi Yusuf pun kini seperti kehilangan arah, ribuan alumni luar negeri dan sarjana unggul Aceh berserakan tanpa ada strategi penyerapan (talent management) yang jelas dari pemerintah daerah.
Mengkader Generasi Pasca-Konflik
Sebagai tokoh puncak eks-GAM yang paling disegani, Muallem sebenarnya memegang “kartu keramat” yang tidak dimiliki pemimpin lain. Ia memiliki legitimasi moral dan politik untuk menginisiasi gerakan kaderisasi SDM Aceh secara besar-besaran. Muallem seharusnya mengambil langkah berani dengan menyekolahkan anak-anak muda Aceh terutama para korban konflik, anak cucu mantan kombatan, serta talenta lokal dari pelosok gampong ke lembaga-lembaga pendidikan terbaik dunia.
Aceh masa depan tidak hanya membutuhkan teknokrat muda yang menguasai sains, teknologi, bioteknologi, hingga manajemen krisis, tetapi juga membutuhkan regenerasi ulama yang berkelas. Selama ini, relasi Muallem dengan entitas keagamaan yang dianggap sejalan dengan pemikirannya, cenderung hanya dimanfaatkan untuk kepentingan legitimasi politik praktis. Nilai-nilai yang diperjuangkan pun masih berkutat pada isu keislaman yang populis dan belum menyentuh aspek substansial. Ke depan, Aceh membutuhkan para ulama yang tidak hanya ‘alim dan fasih menguasai turats (kitab klasik), tetapi juga memiliki wawasan keagamaan yang luas, berpikiran maju, serta mengantongi relasi global. Dari rahim ulama bereputasi internasional inilah kelak lahir kebijakan-kebijakan daerah berbasis agama yang inovatif dan menjawab tantangan zaman.
Muallem mungkin perlu mengingat kembali jejak sejarah pendiri GAM, Tgk. Hasan Muhammad di Tiro. Di dalam rimba bergerilya sekalipun, Hasan Tiro terlebih dahulu membangun fondasi keilmuan, kesadaran sejarah, dan literasi ideologi sebelum membekali para pasukannya dengan senjata dan taktik tempur. Beliau paham betul bahwa peradaban dan martabat suatu bangsa hanya bisa ditegakkan dengan ilmu pengetahuan.
Sudah saatnya para tokoh eks-kombatan menyudahi mentalitas “peuglah pucok droe”, yang menggambarkan tabiat egois yang hanya mementingkan keselamatan, perut, dan posisi kelompoknya sendiri. Muallem harus berani melompati sekat-sekat kelompok tersebut dan kembali memikirkan kepentingan Aceh secara utuh, sebagaimana cita-cita awal perjuangan yang dulu pernah ia pasang di pundaknya.
Belajar dari LBP bukan berarti Muallem harus meniru aspek politik transaksionalnya, melainkan meniru ketajaman usahanya, bahwa dalam politik transaksional sekalipun, LBP tetap mampu menempatkan orang-orang profesional dan berilmu pada porsi yang tepat (right man on the right place). LBP berhasil menjadikan investasi pendidikan sebagai legacy (warisan) keluarga dan daerahnya.
Di usia damai Aceh yang sudah menginjak 21 tahun ini, Muallem harus menyadari bahwa masa depan Aceh tidak bisa dibangun hanya dengan nostalgia romantisme perang, keluhan atas minimnya persentase komitmen pusat, atau sekadar membagi-bagi kue kekuasaan kepada loyalis politik. Warisan terbesar seorang Muallem kelak bukanlah seberapa lama ia menggenggam kekuasaan di Aceh, melainkan seberapa banyak anak muda cerdas berintegritas yang berhasil ia kader untuk memimpin dan menyelamatkan Aceh di masa depan.
Sebelum waktu kepemimpinannya berlalu, Muallem: belajarlah kepada LBP!
