Sudah 21 Tahun Damai: Tentara GAM Jadi Veteran Tidak Bergaji, Korban Konflik Dijadikan Alat Politik

Oleh: Saipul Husnifin. Mantan Ulee Bintara Sagoe Kuta Malaka

Sudah 21 tahun sejak 15 Agustus 2005, MoU Helsinki ditandatangani, tembakan berhenti.  Darah berhenti mengalir, Aceh berdamai.

Tapi damai itu hari ini terasa pahit bagi sebagian orang.

Veteran yang dilupakan

Dulu mereka turun ke hutan bawa senjata, tidur di gunung dan bertarung atas nama yang mereka yakini.
Hari ini, setelah damai, mereka disebut “veteran GAM” (Kombatan).

Tapi beda dengan veteran TNI/Polri. Veteran GAM tidak ada gaji, tidak ada tunjangan, tidak ada jaminan kesehatan.
Usia sudah 50-60 tahun, badan sudah tidak kuat kerja berat. Tapi tiap bulan tetap harus mikir beras.

Pertanyaannya: Salahkah mereka memperjuangkan apa yang mereka yakini dulu?
Dan salahkah negara menepati janji mensejahterakan mereka pasca damai?

MoU Helsinki poin 2.3 jelas bicara soal reintegrasi. Dana triliunan sudah digelontorkan. Tapi sampai hari ini, banyak mantan kombatan masih jadi buruh, tukang, bahkan sudah sakit menahun.

Korban yang dijadikan panggung

Sementara itu, korban konflik, janda, anak yatim syuhada dan orang tua yang kehilangan anak. Tiap menjelang pemilu, nama mereka disebut. Air mata mereka diwawancarai. Foto mereka diupload.

Tapi setelah kamera mati, setelah orasi selesai, mereka kembali ke rumah reyot. Bantuan datang setahun sekali, beasiswa anak tidak jelas. Trauma tidak pernah diobati.

Korban konflik berubah fungsi. Dari manusia, jadi “alat politik”. Dipakai untuk naik panggung, dipakai untuk rebut kursi dan dipakai untuk minta simpati.
Setelah itu? Dilupakan lagi.

Damai yang tidak adil

Damai bukan hanya soal tidak ada tembakan. Damai adalah ketika mantan lawan duduk sama-sama sejahtera.
Damai adalah ketika luka korban diobati, bukan diobral.

21 tahun sudah, Aceh sudah punya dana otsus, punya pemerintah sendiri, punya partai lokal. Tapi kenapa “PR” paling dasar ini belum selesai?
Jangan sampai nanti anak cucu kita bertanya:
“Damai itu untuk siapa?”

Kepada pemerintah Aceh dan Pusat, tunaikan janji, fata ulang Kombatan, buat skema jaminan hidup. Jangan pilih-pilih.
Kepada partai dan elit, jangan lagi jual air mata korban, kalau peduli, buktikan dengan program, bukan spanduk.

Kepada kita semua: Perdamaian itu mahal, jangan kita rusak hanya karena ego dan kepentingan 5 tahunan.

21 tahun damai. Cukup sudah air mata.
Saatnya keadilan.

Abdya, 16 Agustus 2026