Jakarta – Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Kemampuan masyarakat untuk kembali bekerja dan menghasilkan pendapatan juga menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang dapat langsung dikembangkan menjadi peluang usaha.
Salah satunya melalui Workshop Teknis Menjahit Pakaian Ready to Wear yang digelar di Banda Aceh. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Kemnaker dan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi workshop, sedangkan BPVP Banda Aceh menjadi lokasi pelaksanaan sekaligus memberikan dukungan teknis melalui pelatihan vokasi.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, pemulihan pascabencana harus memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, tidak hanya kondisi fisik wilayah terdampak. “Bencana tidak hanya meninggalkan dampak terhadap infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, mata pencaharian, usaha masyarakat, dan produktivitas tenaga kerja,” ujar Afriansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (21/8/2026).
Menurut dia, pelatihan menjahit ready to wear memiliki relevansi dengan pengembangan ekonomi kreatif karena keterampilan tersebut dapat menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Pendekatan itu penting agar proses pemulihan tidak berhenti ketika pembangunan fisik selesai. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk kembali produktif dan membangun sumber pendapatan secara mandiri.
Afriansyah menilai Aceh memiliki modal kuat untuk mengembangkan industri fesyen berbasis ekonomi kreatif. Kekayaan budaya, motif, kerajinan, kreativitas masyarakat, serta identitas lokal dapat menjadi pembeda produk yang dihasilkan.
Namun, potensi tersebut perlu diikuti peningkatan kompetensi agar produk lokal mampu bersaing di pasar. “Potensi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kompetensi. Kita tidak cukup hanya menghasilkan produk yang bagus, tetapi harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki desain menarik, sesuai tren, memiliki identitas, harga kompetitif, dan mampu diterima konsumen,” katanya.
Karena itu, pelatihan vokasi diarahkan tidak hanya pada penguasaan teknik produksi. Peserta juga perlu memahami kebutuhan pasar, pengembangan produk, hingga pemasaran agar keterampilan yang diperoleh dapat berkelanjutan.
Kolaborasi lintas kementerian dalam program tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan potensi ekonomi daerah. Model ini sekaligus memperkuat peran pelatihan vokasi sebagai instrumen pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.
Afriansyah menegaskan, keberhasilan pelatihan vokasi pada akhirnya diukur dari kemampuan peserta memanfaatkan keterampilan untuk menciptakan nilai ekonomi. “Dari keterampilan menjadi produk, dari produk menjadi usaha, dari usaha menjadi pendapatan, dan dari pendapatan menjadi kemandirian ekonomi. Inilah semangat vokasi yang harus terus kita bangun,” ujarnya.
Melalui penguatan kompetensi tersebut, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.
