[Opini] Menyalakan Kembali Obor Peradaban: Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 sebagai Titik Balik Kebangkitan Mutu

Oleh: Dr. Safwan, S.Pd.I, M.Ag. Pengurus MW KAHMI Aceh dan Ka. Prodi Studi Islam Pascasarjana STAI Nusantara Banda Aceh

Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh lahir pada tanggal 2 September 1959. Tanggal ini merujuk pada peresmian Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam di Banda Aceh oleh Presiden Soekarno, yang juga menandai berdirinya lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan cikal bakal IAIN Ar-Raniri.

Peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh yang ke-67 bukan sekadar seremoni tahunan untuk mengenang sejarah panjang perjuangan literasi dan institusi pendidikan di Serambi Mekkah. Lebih dari itu, momentum ini harus dibaca sebagai panggilan moral yang mendesak untuk melakukan refleksi total atas arah dan kualitas pendidikan Aceh hari ini. Di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi, Hardikda ke-67 harus menjadi titik balik (turning point) yang menandai kebangkitan sejati pendidikan Aceh—dari sekadar kuantitas menuju keunggulan kualitas yang berdaya saing global tanpa kehilangan akar keislaman dan kearifan lokal.

Refleksi ini menemukan urgensinya ketika kita menatap berbagai indikator mutu pendidikan, mulai dari capaian literasi, numerasi, hingga serapan lulusan di dunia kerja dan perguruan tinggi ternama. Aceh memiliki modal historis yang luar biasa. Para pendahulu kita telah meletakkan fondasi bahwa pendidikan adalah instrumen utama pembebasan dan kemajuan. Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks. Tantangan tersebut tidak lagi sebatas ketersediaan gedung sekolah atau akses geografis, melainkan bagaimana memastikan setiap ruang kelas di Aceh menjadi inkubator pemikiran kritis, kreativitas, dan pembentukan karakter yang kokoh.

Kebangkitan pendidikan Aceh tidak akan pernah terwujud tanpa pembenahan mendasar pada pilar utama: kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru bukan sekadar pengantar materi kurikulum, melainkan arsitek peradaban bangsa. Peningkatan kapasitas pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran modern, serta jaminan kesejahteraan yang adil bagi guru—terutama guru honorer di daerah terpencil—harus menjadi prioritas utama kebijakan daerah. Sekolah yang hebat lahir dari ruang-ruang guru yang hidup dengan budaya riset, kolaborasi, dan dedikasi tinggi.

Selain itu, integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas kekhususan Aceh harus diejawantahkan secara lebih kontekstual. Kurikulum lokal tidak boleh berhenti pada hafalan normatif, melainkan ditransformasikan menjadi kecakapan hidup (life skills) yang menjawab problem kekinian, seperti mitigasi bencana, ekonomi digital, dan kepemimpinan berintegritas. Pendidikan Islam di Aceh harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga transformatif dan solutif terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat.

Momentum Hardikda ke-67 ini juga menuntut adanya sinergi kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, ulama, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan seperti KAHMI serta institusi perguruan tinggi. Pendidikan adalah urusan bersama yang tidak bisa dibebankan hanya di pundak Dinas Pendidikan semata. Penguatan ekosistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik praktis adalah harga mati jika kita ingin melihat anak-anak Aceh berdiri sejajar dengan generasi unggul dari daerah lain di Indonesia.

Sudah saatnya kita berhenti bernostalgia dengan kejayaan masa lalu dan mulai menulis ulang sejarah emas pendidikan Aceh melalui kerja-kerja terukur, terarah, dan berkelanjutan. Hardikda ke-67 harus menjadi saksi lahirnya komitmen kolektif: bahwa dari tanah Aceh, akan kembali lahir peradaban ilmu pengetahuan yang mencerahkan Nusantara dan dunia.