BANDA ACEH — Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Jumat (4/9/2026). Pertemuan tersebut membahas transparansi penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh yang hingga kini masih menjadi perhatian mahasiswa.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Zuhari Alvinda Haris, mengapresiasi respons Pemerintah Aceh yang menerima langsung audiensi mahasiswa tersebut. Ia menyebut, setelah surat permohonan audiensi disampaikan, pihaknya langsung mendapatkan respons dan diterima oleh jajaran pemerintah Aceh yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam audiensi itu, Zuhari secara tegas meminta Pemerintah Aceh membuka data penanganan bencana kepada mahasiswa dan masyarakat. Data tersebut mencakup seluruh tahapan penanganan, mulai dari masa tanggap darurat, masa transisi, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
“Kami meminta Pemerintah Aceh transparan kepada mahasiswa terkait data penanganan bencana, baik masa tanggap darurat, transisi, maupun rehab-rekon,” tegas Zuhari.
Menurutnya, waktu sembilan bulan bukanlah jangka waktu yang singkat. Karena itu, pemerintah harus mampu memberikan penjelasan yang terbuka mengenai sejauh mana proses penanganan bencana telah berjalan, termasuk penggunaan dan realisasi anggaran serta program pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Pada posisi ini kita harus sadar bahwa sembilan bulan bukanlah waktu yang sebentar. Secara tidak langsung, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan serius dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat,” ujarnya.
Zuhari juga menyoroti struktur pemerintahan Aceh yang baru, khususnya posisi Sekretariat Daerah Aceh yang kini dipimpin oleh Taufik, S.T, M. Si. Menurutnya, pengalaman Iqbal sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjadi modal penting untuk memahami perjalanan penanganan bencana, khususnya pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dengan kabinet baru di sektor Sekretariat Daerah Aceh yang sebelumnya juga sebagai Kadis Perkim, tentu beliau mengetahui bagaimana proses perjalanan penanganan bencana, khususnya pada masa rehab-rekon ini,” kata Zuhari.
Ia menegaskan, mahasiswa tidak akan berhenti mengawal persoalan penanganan bencana hidrometeorologi. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi sebagai mitra kritis pemerintah yang harus memastikan kepentingan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas.
“Kami sebagai mahasiswa akan tetap mengawal seluruh persoalan yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi. Kami juga akan menjadi mitra kritis pemerintah untuk memastikan seluruh kepentingan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Zuhari menambahkan, pihaknya masih menunggu komitmen Pemerintah Aceh untuk menyerahkan data penanganan bencana secara keseluruhan kepada mahasiswa.
Ia menyebut, data tersebut ditunggu paling lambat pada Senin, 7 September 2026, sesuai komitmen yang disampaikan Asisten II Pemerintah Aceh dalam audiensi tersebut.
“Kami akan tetap menunggu data keseluruhan ini hingga Senin, 7 September 2026, sesuai komitmen Asisten II bahwa data tersebut akan dibuka secara transparan kepada mahasiswa,” pungkas Zuhari.
