MEUREUDU — Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan pembangunan 3.069 unit rumah hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi, namun di tengah besarnya target dan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah, pertanyaan terbesar kini bukan sekadar berapa rumah yang akan dibangun, melainkan seberapa jelas progres, lahan, mekanisme tender, hingga pengawasannya.
Kepala BPBD Pidie Jaya, Okta, mengatakan sebagian pembangunan Huntap ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari 739 unit yang menjadi bagian PKP, sebanyak 110 unit sudah ditender dan direncanakan dibangun di Kecamatan Meureudu di atas lahan milik Pemkab Pidie Jaya.
“Untuk yang dibangun PKP sebanyak 739 unit,” kata Okta saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026).
Sementara total kebutuhan yang masuk dalam rencana pemerintah mencapai 3.069 unit. Artinya, masih terdapat ribuan unit yang harus dipastikan status program, sumber pendanaan, lokasi, serta tahapan pembangunannya agar target tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan.
Pemerintah juga mengajak kontraktor lokal untuk mengambil bagian dalam pembangunan Huntap tipe 36. Perusahaan konstruksi yang berminat dipersilakan mendaftarkan diri sesuai mekanisme yang berlaku.
Keterlibatan kontraktor lokal dapat menjadi peluang menggerakkan ekonomi daerah. Namun, proyek bernilai miliaran rupiah itu juga membutuhkan mekanisme seleksi yang ketat agar kesempatan bagi pelaku usaha lokal tidak berubah menjadi proyek yang hanya berputar pada kelompok tertentu.
Dengan rencana pembangunan mencapai ribuan unit huntap itu, pemerintah perlu membuka informasi secara terukur: berapa unit yang sudah memasuki tahap konstruksi, berapa yang baru tender, berapa yang lahannya telah siap, dan berapa yang masih sebatas perencanaan.
Kejelasan ini penting karena Huntap bukan proyek biasa. Rumah tersebut menyangkut hak warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Selain progres fisik, status lahan juga menjadi titik krusial. Lokasi 110 unit di Meureudu disebut berada di atas lahan Pemkab. Namun untuk keseluruhan target 3.069 unit, pemerintah perlu memastikan seluruh lokasi memiliki status hukum dan kesiapan lahan yang jelas sebelum pembangunan berjalan.
Besarnya jumlah unit otomatis membuat nilai pekerjaan tidak kecil, oleh karena itu, setiap tahapan harus dapat diawasi publik—mulai dari perencanaan, penetapan penerima manfaat, pengadaan, tender, kontraktor, spesifikasi tipe 36, harga satuan, kualitas material hingga serah terima rumah.
Pertanyaan lainnya adalah apakah seluruh penerima Huntap telah terverifikasi dan apakah lokasi pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan warga terdampak.
Pemerintah juga harus mengantisipasi persoalan klasik proyek pascabencana: pembangunan yang mengejar target tetapi mengabaikan kualitas, lokasi rumah yang jauh dari akses dasar, hingga rumah selesai dibangun tetapi tidak segera dihuni.
Target 3.069 Huntap kini menjadi pekerjaan besar Pemkab Pidie Jaya. Publik tidak hanya membutuhkan janji jumlah rumah, tetapi juga data progres yang terbuka, lokasi yang jelas, kontraktor yang transparan dan jaminan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan rumah layak bagi korban bencana.[Mul]
