IDI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyatakan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) korban banjir akhir November 2025 tahap pertama gelombang pertama di kabupaten tersebut mencapai 99 persen.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Jumat, mengatakan total korban banjir yang menerima bantuan sebanyak 7.659 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan yang sudah menerima bantuan sebanyak 7.592 KPM atau 99 persen.
“Realisasi penyaluran bantuan jadup korban banjir tahap pertama gelombang pertama cukup baik, mencapai sekitar 99 persen. Kami terus menyelesaikan data yang masih bermasalah agar bantuan dapat diterima seluruh penerima yang memenuhi syarat,” katanya.
Bupati mengatakan total alokasi dana untuk jadup korban banjir tahap pertama gelombang pertama tersebut mencapai Rp38,9 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp38,7 miliar atau 99,12 persen sudah disalurkan.
Ia menambahkan bantuan tersebut merupakan santunan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Bantuan tersebut untuk pemulihan pascabencana bagi warga terdampak banjir.
“Capaian tersebut menjadi indikator bahwa proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” katanya.
Selain jadup, kata dia, pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulus ekonomi yang realisasinya mencapai 99,50 persen. Bantuan stimulus ekonomi dialokasikan untuk 7.656 KPM dengan nilai Rp38,28 miliar dan telah terealisasi Rp38,09 miliar kepada 7.618 KPM.
Begitu juga bantuan isi hunian kepada korban bencana hidrometeorologi, kata dia, dengan total alokasi Rp22,9 miliar untuk 7.656 KPM. Sedangkan realisasi penyalurannya sebanyak kepada 7.618 KPM dengan nilai Rp22,8 miliar atau 99,5 persen.
Iskandar Usman menyebutkan pemerintah melalui Pemkab Aceh Timur juga menyalurkan bantuan untuk 98 korban banjir meninggal dunia. Realisasi penyalurannya mencapai 100 persen dengan total Rp1,47 miliar.
“Begitu juga santunan bagi korban banjir yang mengalami luka-luka, juga telah terealisasi 100 persen kepada 21 KPM dengan nilai Rp105 juta,” kata Bupati.
Ia menyebutkan masih adanya korban banjir yang belum menerima bantuan karena persoalan administrasi, seperti nama dan nomor induk kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan data rekening
“Kami memperbaiki data bagi korban banjir yang belum menerima bantuan. Ada sebanyak 67 KPM belum menerima bantuan jadup. Sedangkan bantuan isi hunian dan stimulus ekonomi sebanyak 38 KPM yang bantuannya gagal salurkan. Mereka diusulkan kembali pada penyaluran berikutnya,” katanya.
Menurut Saharani, perbaikan data menjadi bagian penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penyaluran, tetapi juga memastikan bantuan diterima oleh orang yang tepat.
“Kami berharap proses perbaikan data dapat segera dituntaskan, sehingga tidak ada lagi korban bencana yang memenuhi syarat menerima bantuan, tetapi tertinggal dalam proses penyalurannya,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky.
